INGATLAH – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Sejumlah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi kini mulai berjalan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
Percepatan tersebut dibahas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang bersama perwakilan BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Satgas PRR.
Rapat itu turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, serta sejumlah instansi terkait.
Hasil evaluasi menunjukkan realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar.
Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara sisanya masih dalam proses pengadaan, perencanaan, reviu APIP, dan survei lapangan.
Pemkab Limapuluh Kota juga terus menyelaraskan usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan mulai terlihat. Seluruh kolam budidaya perikanan yang sebelumnya terdampak bencana kini kembali beroperasi sehingga aktivitas masyarakat berangsur normal.
Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Sosial terkait usulan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa.
Dalam peninjauan lapangan, Satgas PRR juga menemukan sejumlah infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan.
Jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan diperbaiki menggunakan pendanaan TKD dengan dukungan Hibah RR BNPB.
Adapun ruas jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh yang menghubungkan Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman akan ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kemajuan juga terlihat pada pembangunan kawasan relokasi. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan.
Sementara lokasi Huntap Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan rampung.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit huntap dari total usulan 233 unit. Pembangunan ditargetkan selesai pada 2026.
Satgas PRR menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
