INGATLAH.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada Senin (14/9/2026).
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut menjadi sorotan karena Purbaya baru sekitar satu tahun menduduki kursi Menteri Keuangan.
Ia sebelumnya dipercaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai pengelola kebijakan fiskal pemerintah.
Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya dikenal melalui sejumlah kebijakan yang menuai perhatian publik.
Salah satu langkah yang cukup kontroversial adalah kebijakan menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam mengelola likuiditas dan mendorong perputaran dana di sektor perbankan.
Namun, langkah itu juga memunculkan perdebatan di tengah publik dan kalangan ekonomi terkait dampaknya terhadap kebijakan fiskal dan moneter.
Terlepas dari kontroversi sejumlah kebijakannya, Purbaya memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan teknologi yang kuat.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Purbaya kemudian melanjutkan pendidikan ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Di kampus tersebut, ia meraih gelar Master of Science (MSc) dan doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Sebelum dipercaya menduduki jabatan Menteri Keuangan, Purbaya memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan lembaga negara.
Ia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sebelumnya, Purbaya juga pernah menduduki posisi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jabatan tersebut diembannya pada Juli 2016 hingga Mei 2018.
Dengan keputusan reshuffle pada Senin ini, perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Prabowo resmi berakhir.
Pergantian tersebut sekaligus membuka babak baru dalam arah pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah.
