INGATLAH.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Provinsi Riau pada Juli 2026 mencapai 3,82 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,19.
Meski demikian, secara bulanan (month to month/m-to-m) Riau justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen, menandakan adanya penurunan harga pada sejumlah komoditas selama Juli.
Data tersebut disampaikan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Dr Fitri Hariyanti didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Riau, Senin (3/8/2026).
Fitri menjelaskan, inflasi tahunan di Riau masih didominasi kenaikan harga pada berbagai kelompok pengeluaran.
Kota Pekanbaru mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,97 persen dengan IHK 112,76, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 3,51 persen dengan IHK 113,83.
“Pada Juli 2026, Provinsi Riau mengalami inflasi year on year sebesar 3,82 persen. Namun secara month to month terjadi deflasi sebesar 0,08 persen, sedangkan inflasi year to date mencapai 0,88 persen,” ujar Fitri.
Secara tahunan, sepuluh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 10,16 persen.
Disusul kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5 persen, pendidikan 4,45 persen, transportasi 4,19 persen, kesehatan 3,87 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,06 persen.
Selain itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi 2,19 persen, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,61 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 1,06 persen, serta pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen.
Sementara itu, hanya satu kelompok yang mencatat deflasi tahunan, yakni perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, dengan penurunan tipis sebesar 0,01 persen.
Menurut Fitri, komoditas yang paling besar mendorong inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, cabai merah, bensin, dan biaya akademi atau perguruan tinggi.
Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada biaya servis kendaraan, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, angkutan udara, nasi dengan lauk, rokok kretek mesin, cabai rawit, daging ayam ras, tarif rumah sakit, beras, ikan lele, ikan nila, hingga jeruk.
“Emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi terbesar, diikuti cabai merah, bensin, biaya pendidikan tinggi, hingga tarif transportasi udara,” jelasnya.
Di sisi lain, deflasi bulanan pada Juli 2026 terutama dipengaruhi turunnya harga sejumlah komoditas pangan dan transportasi.
Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap deflasi antara lain bawang merah, cabai merah, emas perhiasan, angkutan udara, mobil, telur ayam ras, jeruk, minyak goreng, ikan serai, tempe, dan beras.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan dengan andil 1,63 persen.
Inflasi pada kelompok ini mencapai 5 persen, terutama dipicu kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, ikan patin, ikan serai, rokok kretek mesin, cabai rawit, ikan tongkol, daging ayam ras, tomat, dan beras.
Sementara itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0,77 persen, yang sebagian besar dipengaruhi lonjakan harga emas perhiasan.
Adapun kelompok transportasi menyumbang inflasi sebesar 0,53 persen akibat kenaikan harga bensin, biaya servis kendaraan, angkutan udara, mobil, dan sepeda motor.
Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mencatat inflasi 3,06 persen dengan kontribusi 0,31 persen terhadap inflasi tahunan.
Kenaikan harga nasi dengan lauk, bakso siap santap, ayam goreng, serta berbagai makanan siap saji menjadi faktor utama penyumbangnya.
Fitri menilai, secara umum perkembangan inflasi di Riau masih dipengaruhi dinamika harga komoditas pangan, emas perhiasan, sektor transportasi, dan pendidikan. Meski demikian, penurunan harga sejumlah komoditas selama Juli berhasil mendorong terjadinya deflasi secara bulanan.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Drs H Supriyadi MSi, menegaskan data yang dirilis BPS menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi.
“Data yang disampaikan BPS menjadi dasar yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS akan terus diperkuat agar pengendalian inflasi di Riau semakin efektif,” ujar Supriyadi.
