INGATLAH – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus bergerak cepat dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani melakukan audiensi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pertemuan ini merupakan langkah tindak lanjut dari dokumen perencanaan kelayakan (feasibility study/FS) yang telah disusun.
BUMD ini diproyeksikan menjadi mesin utama yang menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Dharmasraya.
Dalam pemaparannya, Annisa menekankan bahwa BUMD tersebut akan difokuskan pada pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan.
Beberapa sektor strategis yang dibidik meliputi Rice Milling Unit (RMU), pengelolaan aset eks-HGU, replanting serta pengolahan kelapa sawit, hingga industri pakan.
“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Annisa saat audiensi di Jakarta.
Sektor-sektor tersebut dipilih karena memiliki peluang besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi serta memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Menanggapi pengajuan tersebut, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengevaluasi dokumen perencanaan dari Pemkab Dharmasraya.
Ada beberapa poin krusial yang perlu diperhatikan agar operasional BUMD sejalan dengan regulasi.
“Hasil evaluasi merekomendasikan penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai dengan regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” jelas Yudia.
Selain permodalan, kesiapan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal juga menjadi syarat mutlak operasional.
Bupati Annisa pun menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian dokumen secara terukur demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain membahas BUMD, Annisa juga berdiskusi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, terkait penguatan fiskal.
Pembahasan mencakup potensi bantuan pusat berdasarkan indikator kinerja, seperti keberhasilan dalam menekan inflasi, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Agus Fatoni mengingatkan agar setiap pembiayaan daerah dikelola secara produktif dan akuntabel.
Ia juga menyarankan opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung infrastruktur strategis.
“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” tegas Agus Fatoni.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk mengkaji seluruh opsi pembiayaan tersebut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi keberlangsungan pembangunan daerah. (*)
