INGATLAH – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurrofiq, mempertegas komitmen dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Kali ini, ia turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi terkini di Kabupaten Rokan Hilir – wilayah dengan titik panas tertinggi di Riau saat ini.
Dalam peninjauan kali ini, Menteri Hanif memantau langsung kawasan rawan yang berpotensi dan masih memiliki titik api seperti Kecamatan Bangko Pusako, Kubu, Kubu Babussalam, Simpang Kanan, dan Pasir Limau Kapas.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat. Tapi kami juga menekankan pentingnya peningkatan intensitas pemadaman agar karhutla ini bisa segera tertangani,” ujar Menteri Hanif, Kamis (24/7/2025).
Berdasarkan data per 20 Juli 2025, terdeteksi 354 titik panas dan 9 firespot aktif di wilayah Rokan Hilir.
Kebakaran yang terjadi didominasi oleh lahan gambut yang kering dan sulit dijangkau, serta sebagian kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas membuat penyebaran api berlangsung cepat.
“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Kami terus berkomunikasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder daerah agar respons pemadaman lebih cepat dan efektif,” jelas Hanif.
Untuk menangani kebakaran, sebanyak lima helikopter water bombing milik BNPB dikerahkan.
Hingga pertengahan Juli, telah dilakukan 594 sortie pengeboman air dengan total volume mencapai 2.376.000 liter.
Selain itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga kembali dijalankan sejak 21 Juli 2025, dengan penaburan 1.000 kilogram garam (NaCl) untuk mendorong hujan di wilayah terdampak.
Menteri Hanif juga meminta agar pemerintah daerah mempercepat upaya pemadaman langsung di tingkat tapak dan melakukan patroli terpadu untuk mencegah kebakaran lanjutan.
“Cukup sudah bencana kabut asap yang kita hadapi. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk mempercepat bantuan udara dan memastikan pemadaman darat diintensifkan,” tegasnya.
KLH bersama BPLH akan terus memantau dan melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden Prabowo Subianto, serta menjamin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan berkelanjutan.(*)
