INGATLAH.COM – Dharmasraya tengah diguncang isu tidak sedap yang mencoreng nama baik Nagari Koto Baringin, Kecamatan Tiumang.
Seorang Wali Nagari diduga terlibat dalam tindakan asusila berupa aksi mengintip 12 mahasiswi Universitas Negeri Padang (UNP) yang sedang menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di wilayah tersebut.
Peristiwa ini terungkap setelah tiga dari empat pelaku membahas kejadian itu di sebuah warung secara terbuka.
Tanpa mereka sadari, percakapan tersebut didengar oleh seorang anggota kepolisian setempat bernama Roli, yang kemudian melaporkan insiden tersebut kepada tokoh masyarakat nagari.
Menanggapi kejadian ini, Niniek Mamak, Alim Ulama, perangkat nagari, Jorong, serta Badan Musyawarah Nagari (Bamus) segera mengadakan rapat darurat di Rumah Gadang Koto Beringin pada Kamis (1/2) malam.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan tuntutan agar oknum Wali Nagari segera mengundurkan diri. Jika tidak, maka langkah pemberhentian secara paksa akan dilakukan.
“Kami sudah sepakat. Wali Nagari harus mundur atau akan kami paksa berhenti. Perilaku seperti ini mencoreng nama nagari dan tidak bisa dibiarkan,” tegas perwakilan enam orang Niniek Mamak dalam rapat tersebut.
Masyarakat setempat menilai bahwa perilaku yang tidak bermoral dari seorang pemimpin nagari tidak dapat ditoleransi, terlebih tindakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan dan merusak nama baik daerah.
Skandal ini meninggalkan dampak psikologis bagi para mahasiswi UNP yang menjadi korban. Mereka mengaku mengalami ketakutan dan keresahan setelah kejadian tersebut.
“Kami semua ketakutan setelah kejadian itu. Selama dua malam kami mengungsi, dan sekarang sudah kembali ke mes lama. Terima kasih kepada para Niniek Mamak dan Bhabinkamtibmas yang cepat bertindak. Namun, rasa trauma masih ada,” ujar F, Ketua Tim Mahasiswa UNP.
Demi alasan keamanan, mereka sempat diungsikan sementara ke rumah mantan Ketua Bamus, sebelum akhirnya kembali ke tempat tinggal semula.
Meskipun telah mendapatkan perlindungan dari pihak nagari dan kepolisian, mereka masih dilanda rasa trauma akibat insiden tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang pemimpin nagari yang seharusnya memberikan rasa aman kepada warganya.
Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang, apakah Wali Nagari tersebut akan mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui mekanisme hukum dan adat.
Sebagai pemimpin, seorang Wali Nagari seharusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya, bukan malah mencoreng kepercayaan publik.
Skandal ini menjadi peringatan keras bagi pejabat lainnya untuk menjaga moralitas dan integritas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. (*)
