INGATLAH.COM – Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Ahlul Badrito meminta kepala sekolah tidak takut menghadapi tekanan dari oknum.
Pemkab memastikan akan memberikan perlindungan agar kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Pernyataan itu disampaikan Ahlul saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di kantor Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Senin (31/8/2026).
Ahlul menilai persoalan pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, seluruh pihak harus terlibat untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.
“Pendidikan ini berat. Karena itu kita menghadirkan semua stakeholder untuk mengurusnya bersama,” kata Ahlul.
Dia secara khusus menyoroti adanya tekanan terhadap kepala sekolah. Ahlul meminta para kepala sekolah tidak langsung merasa terintimidasi ketika dimintai keterangan dalam suatu perkara.
“Saya sudah tegaskan agar kepala sekolah tidak buru-buru menempatkan diri sebagai tersangka ketika diminta keterangan sebagai saksi. Tidak perlu takut dengan tekanan-tekanan,” ujarnya.
Ahlul mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas Pemkab Lima Puluh Kota. Dia menyebut daerah tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan akademisi dan tokoh intelektual.
Potensi tersebut, kata dia, harus menjadi modal untuk mendorong kualitas pendidikan di Lima Puluh Kota agar semakin baik.
Ahlul mengatakan Pemkab ingin sekolah-sekolah di Lima Puluh Kota tidak hanya unggul di tingkat daerah, tetapi juga mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional.
“Kabupaten 50 Kota mempunyai semboyan Sakato Berjaya, yakni Berkarakter Juara, Beragama dan Berbudaya. Sekolah-sekolah di 50 Kota standarnya harus juara, ikut olimpiade nasional dan internasional. Tapi basisnya agama dan budaya,” katanya.
Di sisi lain, Ahlul mengakui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lima Puluh Kota masih tergolong rendah.
Pemkab kemudian memasang target agar IPM Lima Puluh Kota bisa masuk lima besar di Sumatera Barat.
Dalam audiensi tersebut, Dewan Pendidikan Sumbar juga mendorong pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Ketua Dewan Pendidikan Sumbar Dr Rahmawati mengatakan lembaganya telah terbentuk sejak 2025. Salah satu tujuannya adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam memajukan pendidikan.
“DP Sumbar mendorong segera dibentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten 50 Kota agar ada keterwakilan masyarakat di dunia pendidikan,” ujarnya.
Anggota Dewan Pendidikan Sumbar, M Khudri, kemudian memaparkan mekanisme pembentukan lembaga tersebut.
Menurutnya, proses pembentukan harus diawali dengan pembentukan panitia seleksi. Setelah proses seleksi selesai, hasilnya kemudian ditetapkan melalui SK Bupati.
Dalam kesempatan itu, Khudri juga menyinggung tantangan yang dihadapi kepala sekolah, termasuk ketika berhadapan dengan oknum wartawan dan LSM.
Sementara itu, anggota Dewan Pendidikan Sumbar Amra Warda meminta Dinas Pendidikan memperkuat pembelajaran muatan lokal.
“Perlu ada pembelajaran muatan lokal untuk memperkuat kearifan lokal untuk anak didik kita,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan Lima Puluh Kota Antoni mengakui Dewan Pendidikan Kabupaten sudah lama vakum.
“Kita sedang mempersiapkan teknis pembentukan DP. Dengan adanya pertemuan ini, Insya Allah kami segerakan,” kata Antoni.
Antoni juga mengungkap persoalan minimnya minat menjadi kepala sekolah. Saat ini terdapat kebutuhan 150 kepala sekolah baru di Lima Puluh Kota.
Namun, jumlah pendaftar hanya 130 orang.
Menurut Antoni, salah satu faktor yang membuat minat menjadi kepala sekolah rendah adalah adanya tekanan dari oknum.
“150 kebutuhan Kepsek baru, yang mendaftar hanya 130 orang. Salah satu penyebabnya adalah tekanan dari oknum,” ujarnya.
Dia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan melibatkan Dewan Pendidikan dan seluruh stakeholder terkait.
“Bersama-sama dengan DP, kita berharap bisa menghadapi hal ini dengan baik. Kami berharap secara bersama-sama kita menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
