INGATLAH.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi demonstrasi pada momentum Hari Tani, yang diperingati setiap tanggal 24 September.
Aksi yang akan berlangsung di depan Kantor Gubernur Sumbar ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Ade Putra Parningotan, Menko Pergerakan BEM-KM Unand mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan respons terhadap janji kampanye Mahyeldi yang dinilai belum terealisasi.
Salah satu janji yang menjadi sorotan adalah rencana menjadikan Sumbar sebagai lumbung padi dan jagung.
“Gubernur Sumbar mengatakan pada saat janji kampanye ingin membuat Sumbar lumbung padi dan jagung,” ujar Ade, Selasa (24/9/2024).
Namun, menurutnya, janji tersebut belum terwujud hingga saat ini.
“Beliau tidak pernah turun tangan dan memberikan jawaban yang kongkrit ketika ditanyakan tentang janji kampanye itu,” tambah Ade.
Aliansi BEM Sumbar juga menyoroti minimnya respon Gubernur terhadap aspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat.
Ade mengaku kecewa karena Mahyeldi tidak menemui mereka secara langsung. Meski demikian, pihaknya berjanji akan terus mengawal janji tersebut.
Dalam aksi yang direncanakan, mahasiswa akan membawa 14 tuntutan.
Beberapa di antaranya adalah desakan agar pemerintah Sumbar mempercepat perbaikan irigasi dan lahan pertanian yang terdampak erupsi Gunung Marapi, serta menstabilkan harga pakan ternak dan komoditi lainnya.
Mereka juga meminta pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani kecil dan memperbaiki infrastruktur pertanian, termasuk jalan usaha tani dan irigasi.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah terkait reforma agraria tanah ulayat dan penolakan terhadap kebijakan bank tanah yang dianggap merugikan petani.
Dalam penilaiannya terhadap kinerja Gubernur Mahyeldi selama lima tahun menjabat, Ade menyatakan bahwa pihaknya memberikan raport merah.
“Jika dirangking, kepemimpinan Mahyeldi belum maksimal,” pungkasnya.
Aksi ini diperkirakan akan menarik perhatian luas, mengingat sorotan terhadap janji kampanye yang belum terealisasi, terutama di bidang pertanian, yang menjadi sektor penting bagi Sumatera Barat.
Berikut 14 tuntutan mahasiswa yang disampaikan saat aksi:
1. Menuntut Pemprov Sumbar agar dapat menstabilkan harga pakan ternak, termasuk pakan ikan dan komoditi lainnya.
2. Menjamin dan memastikan perusahaan integrator untuk menyelesaikan rantai dinginnya sesuai ketentuan dalam pasal 12 Permentan Nomor 32 tahun 2017.
3. Menuntut Pemerintah Sumbar agar membuat program dalam rangka menjamin keberlangsungan dan regenerasi petani untuk masa yang akan datang.
4. Memberikan kemandirian bibit bagi peternak rakyat yang dihimpun dalam bentuk koperasi dan membantu petani upgrade dengan melibatkan akademisi dan kementerian terkait.
5. Menuntut Pemprov Sumbar untuk melakukan pengawasan dalam pemerataan pengunaan kartu tani serta mengimplementasikan fungsinya.
6. Mendesak Pemprov Sumbar untuk mempercepat pembangunan serta perbaikan lahan dan irigasi pertanian pada daerah yang terdampak musibah erupsi Gunung Marapi.
7. Menuntut untuk reforma agraria tanah ulayat untuk dapat difungsikan secara baik dan dapat memasok kebutuhan pangan, khususnya Sumbar.
8. Menuntut untuk menolak bank tanah/IMF World Bank Capitalis Neo-Lib.
9. Memberikan keadilan terhadap pemasaran antara peternak industri dengan peternak internasional/rakyat.
10. Menuntut untuk berjalannya fungsi daripada penyuluh di lapangan dan keaktifan dalam mengedukasi serta memberikan pendampingan kepada masyarakat.
11. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan subsidi pupuk harus memberikan manfaat kepada petani kecil dan memastikan bahwa petani skala kecil dengan luas yang kurang dari 2 hektar dapat mengakses pupuk bersubsidi.
12. Memperbaiki infrastruktur pada sektor pertanian khususnya jalan usaha tani dan irigasi pertanian.
13. Pemerintah harus mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi untuk membantu menaikkan kesejahteraan petani yang berpenghasilan rendah.
14. Pemerintah provinsi dan daerah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan dan memiliki lembaga dan tim yang dapat bertanggung jawab terkait masalah alih fungsi lahan. (*)
