INGATLAH – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dalam membantu pemulihan warga terdampak bencana.
Menurutnya, bantuan berbasis pemberdayaan tenaga kerja sangat efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri acara Penyerahan Bantuan Kemnaker untuk Penanggulangan Bencana di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang, Kamis (12/2/2026).
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyerahkan total bantuan sebesar Rp30,3 miliar yang dirancang bukan sekadar bantuan sosial darurat, melainkan fondasi peningkatan kapasitas kerja. Adapun rincian bantuan tersebut meliputi:
- Pembangunan Fisik: 5 unit Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) serta 2 unit Sumur Bor dan Mesin Air.
- Pengembangan SDM: Paket Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi untuk 5.008 orang.
- Pemberdayaan Mandiri: Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bagi 100 orang.
- Padat Karya: 20 paket kegiatan padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal.
- Bantuan Langsung: Dukungan bagi 125 warga terdampak bencana secara langsung.
“Alhamdulillah, pelatihan-pelatihan dan sarana yang diberikan sangat dibutuhkan warga terdampak bencana yang berujung pada pemulihan sehingga mereka bisa mandiri,” ujar Muhidi.
Terkait pembangunan lima BLKK, Muhidi mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan pendataan kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing.
Ia menjelaskan bahwa Kemnaker memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan kurikulum pelatihan agar relevan dengan potensi lokal.
“Kementerian Ketenagakerjaan memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah menyesuaikan bentuk pelatihan sesuai kebutuhan, sehingga manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” tambahnya.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menekankan bahwa bantuan ini adalah bagian dari kebijakan nasional untuk menjaga keberlangsungan penghidupan warga.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, untuk bersinergi mempercepat pembangunan SDM di Sumatera Barat.
“Pemulihan pascabencana adalah kerja bersama. Bantuan ini dirancang berbasis penciptaan kerja agar masyarakat tidak hanya pulih, tetapi juga lebih berdaya,” tegas Yassierli.
Di sisi lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa bencana yang melanda pada November 2025 telah memberikan dampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan.
Ia menilai program Padat Karya dan TKM sangat relevan mengingat Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Sumbar, kami menyampaikan terima kasih. Ini adalah intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” pungkas Mahyeldi. (*)
