INGATLAH.COM – Kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang melukai 24 warga Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu akhirnya diambil alih Ditreskrimum Polda Riau.
Hal itu dibenarkan Dirreskrimum Polda Riau, Kombes Pol Hasyim melaui Kasubdit Jatanras AKBP Roy Noor, Jumat (4/9/2026).
“Saat ini kita sudah menangkap dan menetapkan 9 orang tersangka dan memeriksa 17 saksi,” katanya.
Hasil penyidikan sementara diketahui para tersangka merupakan preman bayaran yang diupah rata-rata Rp300 ribuan.
“Inisial para tersangka adalah IG (42), MR (21), Y (41), YN (30), IR (25), AS (29), AT (27), AZ (40) dan SZ (47),” ungkapnya.
Dalam proses pengungkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku, di antaranya senjata tajam, senapan angin, serta pistol jenis softgun yang menyerupai senjata api.
AKBP Roy Noor menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para korban diketahui berada di lokasi untuk melakukan pengamanan.
Namun situasi berubah ketika sekelompok orang datang secara tiba-tiba dan langsung melakukan penyerangan hingga para korban mengalami luka-luka.
Para pelaku disebut menggunakan pita di lengan sebagai tanda pengenal antar kelompok. Modus ini diduga untuk menghindari salah sasaran saat melakukan aksi kekerasan.
“Mereka menggunakan pita sebagai penanda agar sesama pelaku tidak keliru saat melakukan penyerangan,” jelasnya.
Tak hanya melakukan penganiayaan, para pelaku juga merampas sejumlah barang milik korban.
Penyidik juga mengungkap adanya satu orang yang berperan sebagai koordinator penerima dana, yang kemudian mendistribusikan uang tersebut kepada delapan pelaku lainnya.
Saat ini, kepolisian masih terus mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik aksi tersebut.
Dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk yang berkaitan dengan konflik lahan di lokasi kejadian, masih dalam proses penyelidikan intensif.
“Untuk pihak yang menyuruh atau aktor utama di balik kejadian ini masih kami dalami. Kami pastikan akan diusut hingga tuntas,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, konflik ini berakar dari persoalan lahan di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan penyitaan terhadap lahan yang dikelola oleh PT Torganda pada 2025 karena dinilai berada dalam kawasan hutan.
Pengelolaan lahan itu kemudian diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.
Namun, sebagian masyarakat mengklaim lahan tersebut merupakan milik mereka yang memiliki dokumen kepemilikan dan sebelumnya dikelola melalui Koperasi Karya Bakti yang bekerja sama dengan pihak perusahaan.
Klaim tersebut memicu ketegangan yang berujung konflik, hingga akhirnya terjadi aksi kekerasan yang kini tengah ditangani aparat kepolisian.
