INGATLAH.COM – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Palupuh.
Penghentian dilakukan setelah ratusan siswa dan guru dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga terjadi setelah mengonsumsi makanan MBG.
Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, operasional dapur MBG dihentikan sementara hingga hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) serta Dinas Kesehatan keluar.
“Kita menunggu hasil investigasi dari BBPOM dan dinas terkait. Untuk sementara kita meminta agar dapur MBG tidak beroperasi dulu sampai hasil investigasi keluar,” kata Iqbal, Rabu (2/9/2026).
Menurut Iqbal, Dinas Kesehatan bersama BBPOM telah berkoordinasi untuk mengetahui penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa, guru, dan warga.
“Kita menduga setelah mengonsumsi makanan dari dapur MBG yang ada di Palupuh. Saat ini antara Dinas Kesehatan dan BPOM sudah koordinasi untuk investigasi memastikan penyebabnya,” ujarnya.
Langkah penghentian sementara juga dilakukan Pemerintah Nagari Koto Rantang.
Pemerintah nagari meminta pelaksanaan MBG di wilayah tersebut dihentikan sementara sampai ada hasil pemeriksaan dari instansi berwenang.
Wali Nagari Koto Rantang Novri Agus Prata Wijaya telah mengirimkan surat kepada Yayasan Affa Adicitta Mitra Berjaya selaku pengelola SPPG.
Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pemerintah nagari menerima laporan sejumlah anak mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan pada Selasa (1/9/2026).
Berdasarkan data sementara pemerintah nagari, lebih dari 100 orang mengalami keluhan kesehatan.
Sejumlah anak kemudian dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis, sementara sebagian lainnya dirujuk ke rumah sakit.
Novri mengatakan penghentian sementara tersebut merupakan langkah kehati-hatian sembari menunggu hasil pemeriksaan.
“Kami meminta untuk sementara pelaksanaan MBG dihentikan dulu, sampai ada hasil pemeriksaan dari BPOM atau instansi yang berwenang. Ini demi memastikan makanan yang diberikan kepada yang terdampak benar-benar aman,” katanya.
Meski demikian, pemerintah nagari belum menyimpulkan bahwa makanan MBG menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut.
“Kami tidak mengatakan bahwa MBG ini sudah terbukti menjadi penyebab. Penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan laboratorium,” ujar Novri.
Pemerintah nagari juga meminta pengelola SPPG mengamankan sisa makanan, bahan baku, sampel makanan, serta kemasan yang digunakan. Seluruhnya dinilai penting untuk kepentingan pemeriksaan dan investigasi.
“Kami juga meminta seluruh proses mulai dari bahan baku, pengolahan, kebersihan, pengemasan sampai distribusi dievaluasi. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, harus segera diperbaiki,” tuturnya.
Hasil pemeriksaan BBPOM, Dinas Kesehatan, serta pemeriksaan medis dan laboratorium nantinya akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG di Palupuh
