INGATLAH– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta segera mengantisipasi potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026.
Hal ini penting agar pembangunan daerah dan program prioritas tidak terganggu.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan (Dapil) Siak–Pelalawan, Abdullah.
Ia menilai tren penurunan PAD tak bisa dihindari, terutama karena berkurangnya porsi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“DBH dari sektor minyak bumi sudah menurun. Porsi negara dari Blok Rokan turun dari 36 persen menjadi 16 persen. Ini tentu berdampak signifikan terhadap APBD Riau,” kata Abdullah, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, selain DBH yang menyusut, tekanan terhadap pendapatan daerah juga dipicu harga minyak dunia yang terus melemah.
Harga diperkirakan bisa turun hingga ke level 60 dolar AS per barel pada 2026. Di sisi lain, pemerintah pusat juga melakukan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD).
Abdullah mendorong Pemprov Riau untuk mengambil langkah inovatif guna menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.
“Solusinya adalah kreativitas dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi BUMD dan pengelolaan aset daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Pemprov Riau berhitung secara cermat dan realistis, namun tetap optimistis.
“Jangan sampai penurunan PAD membuat program pembangunan terhambat dan tidak dirasakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPRD Riau itu.
