INGATLAH.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Jumat (3/10/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, didampingi Wakil Ketua M. Iqra Chissa Putra dan Sekretaris Dewan, Maifrizon. Gubernur Sumbar Mahyeldi hadir mewakili pemerintah provinsi.
Nanda menyebut pandangan umum fraksi menjadi masukan penting bagi penyempurnaan rancangan APBD.
“Pandangan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bahan agar APBD 2026 berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar menyoroti proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp6,150 triliun, dengan PAD Rp2,926 triliun atau sekitar 47,5 persen.
Sisanya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat Rp3,180 triliun.
“Komposisi ini menunjukkan kemandirian fiskal Sumbar masih rendah,” kata jubir Fraksi Golkar.
Fraksi Gerindra menilai rancangan APBD sudah sesuai dengan KUA-PPAS 2026.
Dengan target pendapatan Rp6,150 triliun dan belanja Rp6,140 triliun, diproyeksikan terjadi surplus Rp10 miliar lebih.
Sementara Fraksi PKS menyoroti ruang fiskal yang sempit.
“Pembiayaan netto minus Rp10 miliar yang ditutup dengan surplus tipis. Ditambah pengurangan transfer pusat cukup signifikan, ini berdampak langsung pada pelayanan publik,” kata jubir PKS.
Fraksi Demokrat mencatat pendapatan daerah turun 1,97 persen dibandingkan APBD 2025. Fraksi NasDem meminta penjelasan pemerintah mengenai proyeksi capaian SAKIP 2026.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menanyakan langkah konkret Pemprov untuk menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Adapun Fraksi PAN menyoroti pengurangan alokasi transfer ke daerah (TKD) yang mencapai Rp429 miliar lebih setelah penyesuaian.
Menanggapi pandangan fraksi, Gubernur Mahyeldi menegaskan seluruh masukan akan menjadi perhatian.
“Kami berkomitmen menyusun APBD secara transparan, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
