INGATLAH – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyuarakan komitmen tegas dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Kini, lewat program bertajuk ‘Bermimpi Besar, Bergerak Legal’ ia ingin menjalin kerjasama bersama Polri dalam memberantas sindikat TPPO.
Abdul Kadir Karding dalam arahannya mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi dalam memberantas TPPO yang terus menerus merekrut dan mengirim pekerja migran secara ilegal ke luar negeri.
“Komitmen kerjasama ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tindakan hukum terhadap jalur-jalur ilegal yang kerap digunakan sindikat TPPO yang terus meresahkan,” ujar Abdul Kadir Karding di Aula Tribrata Mapolda Riau, Pekanbaru, Kamis (17/7/2025).
Menteri Karding berharap melalui kerjasama ini bisa terus memperkecil tindak kejahatan kemanusiaan lintas negara.
“TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk penghinaan terhadap martabat manusia. Negara tidak boleh diam! Negara harus hadir melindungi rakyatnya dari kejahatan ini,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa dari lebih 9 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 5 juta di antaranya merupakan pekerja non-prosedural, yang menjadi sasaran empuk pelaku TPPO.
“Ini bukan sekadar angka. Ini soal nyawa, harga diri, dan masa depan bangsa. Kita harus bertindak cepat dan tegas!”
Menteri Karding juga memberikan pernyataan tegas dalam menindak praktik TPPO di wilayah perbatasan terkhususnya Riau yang strategis dan rawan sebagai jalur penyelundupan pekerja migran non-prosedural.
“Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang tak tergoyahkan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berikrar menjadikan Riau sebagai benteng utama dalam perang melawan perdagangan manusia demi Indonesia yang lebih manusiawi, aman, dan bermartabat,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di wilayah perairan dan jalur-jalur tikus, serta edukasi menyeluruh kepada masyarakat, terutama calon pekerja migran.
“Kami tidak ingin rakyat kita berangkat dengan harapan, pulang dengan penderitaan. Mereka harus dibekali keterampilan, diberangkatkan secara legal, dan dijamin perlindungannya,” pungkasnya.(*)
