INGATLAH.COM – Seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, diduga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru.
Kasus tersebut telah disidangkan secara adat setelah diketahui oleh orangtua korban.
Sidang adat digelar pada Jumat (6/11/2026). Dalam sidang itu, pelaku dijatuhi denda adat sebesar Rp17 juta.
Seorang warga yang mengetahui kasus tersebut mengatakan, pelaku telah mengakui perbuatannya dan menyetujui besaran denda yang ditetapkan dalam sidang adat.
“Gelar perkara adat sudah dilaksanakan dan besarannya sudah ditentukan. Pelaku sudah mengakui dan menyetujui pembayaran denda tersebut,” kata warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kapolsek Sikabaluan, Iptu Novaldi, mengatakan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan kekerasan seksual di lingkungan sekolah tersebut.
Meski demikian, polisi akan menindaklanjuti informasi awal yang diterima dengan melakukan pengecekan ke lapangan.
“Akan kita cek ke lapangan,” kata Novaldi dikutip dari Mentawai Kita, Senin (9/11).
Sebelumnya, dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap dua pelajar juga dilaporkan terjadi di wilayah Siberut Utara pada akhir Juli 2026.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan kedua kasus tersebut, Novaldi menyebut prosesnya masih berjalan.
“Masih sedang proses,” ujarnya.
Sementara itu, anggota paralegal Desa Malancan, Kecamatan Siberut Utara, Sarma, mengatakan desa setempat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menetapkan peraturan desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Menurut Sarma, aturan tersebut mengatur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Penyelesaian melalui mekanisme adat tidak menghapus kewajiban untuk melanjutkan penanganan perkara melalui proses hukum negara.
“Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meski diselesaikan secara adat, tetap dilanjutkan ke proses hukum negara,” jelasnya.
Dengan demikian, penyelesaian adat dalam kasus ini tidak serta-merta menggantikan proses hukum formal. Dugaan tindak pidana tersebut tetap perlu ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
