INGATLAH.COM — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU Kabupaten Pelalawan kembali menjadi sorotan. Kali ini, Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Pelalawan meminta pemerintah daerah dan kepolisian turun tangan memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, terutama Biosolar.
Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, menilai persoalan antrean panjang tidak cukup hanya dijawab dengan informasi bahwa stok BBM terbatas atau telah habis.
Menurutnya, perlu ada keterbukaan mengenai berapa pasokan yang diterima SPBU, berapa volume yang disalurkan setiap hari, serta bagaimana mekanisme penyalurannya kepada masyarakat.
“Ketika masyarakat harus antre berjam-jam, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai berapa pasokan yang tersedia setiap hari dan bagaimana distribusinya. Karena itu, transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat,” ujar Agung.
PD Hima Persis Pelalawan meminta Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan melakukan pengawasan mulai dari stok masuk hingga transaksi di SPBU.
Pemeriksaan, kata Agung, dapat mencakup kesesuaian antara pasokan dan volume penjualan, pencatatan transaksi, rekaman CCTV, penggunaan sistem digital hingga pola pembelian yang berulang atau tidak wajar.
“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU,” katanya.
Agung menegaskan, pihaknya tidak ingin membuat kesimpulan sepihak terkait penyebab kelangkaan atau antrean panjang. Namun, kondisi tersebut menurutnya perlu diperiksa secara objektif apabila terjadi berulang dan masyarakat terus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
“Kalau masyarakat sudah antre lama, kemudian stok habis, sementara penjelasan dari manajemen SPBU tidak transparan dan kondisi terus berulang, tentu perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan data,” tegasnya.
Ia juga meminta aparat menelusuri apabila terdapat indikasi pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang maupun bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya.
Selain berdampak kepada konsumen, antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU juga dinilai berpotensi mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
Persoalan tersebut disebut telah menjadi perhatian organisasi Hima Persis di tingkat Provinsi Riau. Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, turut memberikan atensi terhadap persoalan antrean BBM yang berlangsung hingga berjam-jam di sejumlah wilayah.
Sebagai bentuk kontrol sosial, PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU apabila tidak terlihat adanya langkah konkret dari pihak terkait.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Harapannya pemerintah dan aparat segera mengambil langkah agar BBM subsidi benar-benar tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume,” pungkas Agung.
