INGATLAH.COM – Aparat Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu turun tangan meredam polemik temuan makanan tidak layak konsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 016 Desa Kusau Makmur. Mediasi digelar menyusul keresahan masyarakat yang viral di media sosial, Selasa (21/4/2026).
Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif di wilayah hukum Polres Kampar, sekaligus mengklarifikasi dugaan kelalaian dalam penyajian makanan bagi siswa sekolah dasar.
Mediasi berlangsung di ruang guru SDN 016 dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Tapung Hulu Iptu Riko Rizki Mazri yang diwakili Kanit Reskrim Ipda Zulkarnaini, Camat Tapung Hulu Nuryadi, pihak pengelola SPPG Desa Sumber Sari, serta dewan guru.
Dalam forum itu, Kanit Reskrim Ipda Zulkarnaini menegaskan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan makanan untuk anak-anak. Ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Keamanan pangan bagi siswa sangat sensitif. Kami minta dilakukan evaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan keresahan atau gejolak sosial di masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pihak Kepolisian akan terus memantau perkembangan kasus ini guna memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak manapun, terutama dari sisi kesehatan anak-anak.
Suasana mediasi sempat memanas ketika pihak sekolah mengungkap fakta di lapangan. Perwakilan guru, Elfrika Pakpahan, menyebut temuan belatung dalam makanan bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari rangkaian masalah yang terjadi selama sepekan terakhir, mulai dari nasi mentah hingga kemasan buah yang tidak higienis.
Ketegangan juga muncul saat Camat Tapung Hulu mencoba menjelaskan dugaan asal belatung dari buah salak. Penjelasan tersebut memicu reaksi keras dari dewan guru yang menilai pengawasan masih lemah.
Di bawah tekanan berbagai pihak, Al’Udri selaku mitra pengelola SPPG Desa Sumber Sari akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia berjanji akan melakukan pembenahan manajemen serta meningkatkan kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan.
Insiden ini menjadi sorotan serius mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis nasional. Pihak terkait, termasuk Yayasan Ulul Al-Bab sebagai pemegang mandat, diharapkan segera mengambil langkah tegas terhadap unit pelaksana yang lalai.
Kasus di Tapung Hulu ini menjadi peringatan bahwa pengawasan ketat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga dan tidak tercoreng oleh kelalaian di lapangan.
