INGATLAH.COM – Upaya penyelesaian konflik kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) terus diarahkan pada pendekatan yang kolaboratif, humanis, dan berkeadilan.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, menegaskan bahwa persoalan TNTN tidak bisa diselesaikan semata-mata melalui penegakan hukum, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor serta pemahaman terhadap aspek sosial dan kemanusiaan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Riau dalam rapat koordinasi bersama jajaran TNI, Kodam XIX/Tuanku Tambusai, Danrem 031/Wira Bima, Balai Taman Nasional Tesso Nilo, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan terkait, yang digelar di Pekanbaru, Senin (29/12/2025).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama dalam penanganan konflik TNTN secara terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Irjen Herry, konflik di kawasan TNTN telah berlangsung selama puluhan tahun dan memiliki dimensi yang kompleks, mulai dari persoalan hukum, sosial, historis, hingga rasa keadilan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
“Persoalan TNTN bukan sekadar penegakan hukum. Di dalamnya ada persoalan sosial, kemanusiaan, dan rasa keadilan yang harus kita pahami bersama. Karena itu, pendekatannya harus komprehensif dan berimbang,” ujar Irjen Herry.
Kapolda menekankan pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektoral sebagai fondasi utama penyelesaian konflik. Ia mendorong sinergi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, Balai TNTN, serta seluruh pemangku kepentingan agar memiliki tujuan dan langkah yang sejalan.
“Kita harus berada dalam satu tujuan, satu kerangka berpikir, dan satu komitmen. Mulai dari TNI, Kodim, Koramil, Babinsa, hingga seluruh stakeholder harus bergerak bersama untuk menyelesaikan persoalan TNTN secara tuntas,” tegasnya.
Selain itu, Kapolda Riau juga menyoroti pentingnya koordinasi intensif dengan Balai TNTN, Pemerintah Kabupaten Pelalawan, serta kementerian dan lembaga terkait, termasuk ATR/BPN, guna memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Sebagai langkah strategis, Kapolda mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) penanganan TNTN yang komprehensif. Ia menargetkan pada tahun 2026 telah tersedia roadmap penyelesaian TNTN yang memuat tahapan waktu, indikator keberhasilan, kebutuhan anggaran, serta pelibatan personel lintas instansi.
Tak hanya itu, pendekatan dialogis dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat ulayat juga dinilai sangat krusial. Dialog ini diharapkan mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat sesuai ketentuan hukum sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kehadiran negara.
Dalam konteks solusi, Kapolda Riau mendorong penerapan skema yang berkeadilan dan humanis, seperti perhutanan sosial maupun relokasi sukarela yang dilakukan secara manusiawi, serta disertai program pemberdayaan ekonomi alternatif.
“Negara harus hadir dengan solusi terbaik. Masyarakat tidak boleh merasa terintimidasi, tetapi harus merasa dilindungi dan diberdayakan,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Irjen Herry menegaskan bahwa menjaga kelestarian hutan TNTN merupakan amanah bagi generasi mendatang. Namun, pada saat yang sama, menjaga harkat dan martabat masyarakat adalah kewajiban moral Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
“Persoalan TNTN adalah tanggung jawab kita bersama. Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia solusi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan,” pungkas Kapolda Riau.
