INGATLAH.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,63 miliar dalam perkara korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank BRI Unit Rumbai.
Uang sebesar Rp1.633.303.773 tersebut resmi disetorkan ke kas negara pada Senin (9/11/2026).
Dana itu merupakan bagian dari uang sitaan sekitar Rp1,96 miliar yang sebelumnya diamankan penyidik dalam penanganan perkara tersebut.
Menariknya, setelah kewajiban pembayaran uang pengganti dipenuhi, masih terdapat kelebihan uang titipan sebesar Rp326.696.227.
Sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kelebihan dana tersebut menjadi hak terdakwa Faisal Syahreza Sulaiman dan dikembalikan kepadanya.
Penyetoran uang ke kas negara dilakukan secara simbolis dalam kegiatan penyerahan pengembalian kerugian keuangan negara.
Kegiatan tersebut disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Marlambson Carel Williams, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Fusthathul Amul Huzni, serta para jaksa eksekutor.
Turut hadir Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) dan sejumlah kepala seksi di lingkungan Kejari Pekanbaru.
Pelaksana Harian (Plh) Kasi Intelijen Kejari Pekanbaru, Adhi Thya Febricar, membenarkan penyetoran tersebut.
Ia menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu prioritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
“Benar, uang sebesar Rp1.633.303.773 telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi penyaluran KUR. Penyetoran ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mengoptimalkan pemulihan keuangan negara,” ujar Adhi.
Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada para pelaku.
Namun, pengembalian kerugian negara juga menjadi bagian penting agar penanganan perkara memberikan manfaat nyata.
“Melalui proses penegakan hukum, kami berupaya agar kerugian keuangan negara dapat dikembalikan. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi negara,” tambahnya.
Dalam perkara ini, kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773 dibebankan kepada Faisal Syahreza Sulaiman berdasarkan putusan pengadilan.
Pembayaran tersebut diperhitungkan dari uang sekitar Rp1,96 miliar yang telah disita penyidik dan dititipkan di rekening penampungan perkara Kejari Pekanbaru.
Dengan penyetoran tersebut, kewajiban uang pengganti yang dibebankan kepada Faisal telah diperhitungkan.
Sementara kelebihan dana sebesar Rp326.696.227 dikembalikan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan putusan pengadilan.
Kasus korupsi penyaluran KUR Mikro di BRI Unit Rumbai ini sebelumnya menjerat empat terdakwa, yakni Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani.
Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam praktik penyaluran kredit bermasalah tersebut.
Ian Roni Hutagalung diketahui merupakan mantri bank yang berkaitan dengan proses penyaluran kredit. Sementara Asifa Muliani berperan sebagai perantara atau pencari calon debitur.
Adapun Armanto dan Faisal Syahreza Sulaiman disebut turut menikmati aliran dana dari penyaluran kredit tersebut.
Perkara ini bermula pada 2023, ketika dilakukan penyaluran KUR Mikro kepada 20 debitur dengan plafon masing-masing sebesar Rp100 juta.
Namun, dalam dakwaan jaksa disebutkan bahwa para penerima kredit tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima KUR.
Mereka diduga tidak memiliki usaha aktif maupun usaha yang layak untuk mendapatkan pembiayaan.
Proses verifikasi lapangan juga diduga tidak dilakukan secara maksimal.
Bahkan, pencairan kredit disebut hanya mengandalkan dokumen identitas para debitur tanpa pemeriksaan kelayakan usaha sebagaimana mestinya.
Kasus tersebut kemudian terungkap setelah adanya audit Satuan Pengawas Internal (SPI) bank BUMN pusat pada Juli 2023.
Hasil pemeriksaan memperkirakan kerugian keuangan bank mencapai sekitar Rp1,9 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, majelis hakim menyatakan keempat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair.
Namun, mereka dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair.
Atas perbuatannya, Ian Roni Hutagalung, Armanto, Faisal Syahreza Sulaiman, dan Asifa Muliani masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
Khusus Faisal, majelis hakim juga menjatuhkan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1.633.303.773.
Kewajiban tersebut kini telah diperhitungkan melalui uang sitaan yang sebelumnya diamankan penyidik.
Dengan penyetoran lebih dari Rp1,6 miliar tersebut, Kejari Pekanbaru menegaskan komitmennya tidak hanya menuntaskan proses hukum perkara korupsi, tetapi juga memastikan pemulihan keuangan negara dapat direalisasikan.
