INGATLAH.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru.
Sejumlah kendala teknis yang masih menghambat pembebasan lahan menjadi perhatian dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dengan melibatkan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
SF Hariyanto mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T), sekaligus mengidentifikasi persoalan yang perlu segera dituntaskan.
“Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T),” kata SF Hariyanto.
Ia menegaskan, Pemprov Riau akan mendorong agar seluruh tahapan pengadaan tanah dapat berjalan lebih cepat. Termasuk menyelesaikan berbagai hambatan yang masih ditemukan serta merealisasikan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan.
“Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 166 persil lahan yang masuk dalam kebutuhan pengadaan tanah proyek tersebut.
Dari total tersebut, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan.
Sedangkan sisanya masih terkendala karena belum seluruhnya memiliki peta bidang tanah.
“Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya,” ujar Zulfahmi.
Menurutnya, salah satu kendala teknis berada di kawasan Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya.
Di lokasi tersebut belum tersedia data leger jalan yang diperlukan sebagai dasar pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija).
Berbeda dengan kawasan Jalan HR Soebrantas yang telah memiliki data leger jalan, sehingga pengukuran batas Rumija bisa dilakukan.
“Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau bersama BPJN telah melakukan koordinasi guna menyiapkan surat keterangan sebagai dasar penentuan batas Rumija.
“Sama bersama pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang,” ungkapnya.
Pemprov Riau berharap berbagai persoalan administrasi dan teknis yang menghambat pengadaan tanah dapat segera dituntaskan.
Dengan demikian, proses pembebasan lahan dan pembangunan Flyover Simpang Panam bisa berjalan sesuai jadwal demi mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kota Pekanbaru.
