INGATLAH.COM – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp15 triliun untuk pemulihan dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah dua pekan lalu.
Berdasarkan perhitungan awal, total kerusakan akibat bencana tersebut mencapai Rp5 triliun.
Mahyeldi menjelaskan, dalam praktiknya, biaya pembangunan dan rekonstruksi pascabencana umumnya bisa mencapai tiga kali lipat dari nilai kerusakan awal.
“Data terakhir menunjukkan kerusakan sekitar Rp5 triliun. Biasanya, kebutuhan anggaran rekonstruksi bisa mencapai tiga kali lipat. Karena itu, estimasi total pemulihan berada di angka Rp15 triliun,” ujar Mahyeldi.
Menurut dia, pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
Banyak warga kehilangan rumah, mata pencaharian, serta harus menghadapi beban biaya hidup pascabencana.
“Kita tidak hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memikirkan kehidupan masyarakat. Ada yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan membutuhkan dukungan untuk bertahan hidup,” kata Mahyeldi.
Selain permukiman, sektor UMKM dan pertanian turut terdampak dan membutuhkan perhatian khusus.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah akses strategis, termasuk jalur Padang Panjang dan Malalak yang sempat terputus.
Untuk sektor infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengusulkan anggaran Rp2,5 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan.
Mahyeldi juga menyoroti munculnya berbagai fenomena alam baru pascabencana.
Di lapangan, ia menemukan jalan yang patah, perbukitan yang retak, sungai dan air terjun yang kehilangan aliran air, hingga munculnya sumber air baru di kawasan yang sebelumnya kering.
“Kita harus melihat ini secara komprehensif. Sumbar berada di kawasan patahan Semangko di Bukit Barisan, sementara wilayah pesisir berada di zona megathrust. Ditambah lagi gempa 4,5 magnitudo di Solok yang memicu aktivitas Gunung Talang. Semua ini harus menjadi dasar dalam perencanaan relokasi dan pembangunan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur pascabencana harus bersifat antisipatif, bukan sekadar perbaikan jangka pendek.
Mahyeldi mencontohkan kawasan Lembah Anai yang sebelumnya sudah diperbaiki pascabanjir bandang tahun lalu, namun kembali terdampak.
“Ini menjadi pelajaran. Kita perlu alternatif desain dan pendekatan baru, termasuk pengaturan ketinggian aliran air, percepatan pembangunan jalan tol atau jalur alternatif, serta pemetaan ulang kawasan permukiman,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan memperkuat pemetaan wilayah aman dan rawan bencana.
Mahyeldi menegaskan pentingnya menghindari pembangunan permukiman di bantaran sungai maupun kawasan pesisir yang berisiko tinggi.
Untuk hunian sementara (huntara), pemerintah menyiapkan sejumlah lokasi di Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Agam, dan Pesisir Selatan bagi warga dengan rumah rusak berat dan sedang.
Sementara di Kota Padang, huntara telah tersedia di kawasan Lubuk Buaya.
“Seluruh proses pemulihan ini melibatkan para ahli dari berbagai bidang. Masukan mereka menjadi dasar dalam menentukan relokasi dan arah pembangunan Sumbar ke depan agar lebih aman dan berkelanjutan,” pungkas Mahyeldi.
