INGATLAH – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) bertajuk “Penguatan Kelembagaan Terkait Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Tahun 2025” di Ruang Sidang Bawaslu Sumbar, Selasa (4/11).
Pertemuan ini menjadi langkah awal evaluasi kinerja dan penyusunan rencana pengelolaan humas tahun 2026, menegaskan peran vital humas sebagai wajah kelembagaan pengawas pemilu.
Kepala Bagian Hukum, Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Roza Molina menyampaikan bahwa kegiatan ini penting untuk meningkatkan koordinasi antardaerah dan menyambut antusiasme tinggi dari peserta.
“Kegiatan kehumasan ini menjadi awal yang baik dan pertama untuk tahun 2025 menuju 2026,” ujar Roza.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat sinergi antara Koordinator Divisi (Kordiv) dan Koordinator Sekretariat (Korsek) di seluruh kabupaten dan kota, sehingga penyebaran informasi publik dapat berjalan cepat dan akurat.
Grafik Publikasi Meningkat, Edukasi Masuk Kampus
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, mengapresiasi semangat jajaran Bawaslu daerah yang terus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan pemilu.
“Saya melihat tidak ada teman-teman yang lelah menyampaikan informasi kepada masyarakat,” kata Khadafi.
Khadafi menjelaskan, berbagai kegiatan sosialisasi telah masif dilakukan, termasuk di Pesisir Selatan, Bukittinggi, Padang Panjang, dan Padang.
Bahkan, ia mencontohkan keberhasilan di Bukittinggi, di mana edukasi kepemiluan kini telah menjadi bagian dari kurikulum di beberapa kampus.
Kerja keras jajaran Bawaslu daerah juga terbukti dari peningkatan signifikan publikasi digital.
“Grafik pemberitaan di website, YouTube, dan Instagram Bawaslu daerah terus meningkat signifikan,” jelas Khadafi, mencontohkan video kegiatan pengawasan Bawaslu Kepulauan Mentawai yang telah ditonton hampir 25 ribu kali.
Program P2P dan Pentingnya Kecepatan Informasi
Ke depan, Khadafi menyampaikan bahwa Bawaslu Sumbar akan melanjutkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).
Program ini dirancang untuk melibatkan masyarakat secara luas, menumbuhkan kesadaran terhadap larangan-larangan pemilu, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan.
“Masih banyak yang harus kita lakukan hingga Desember nanti. Namun semangat teman-teman daerah patut diapresiasi,” ujarnya.
Khadafi menutup dengan pesan penting mengenai peran humas sebagai manifestasi kehadiran lembaga di tengah masyarakat.
“Kita ingin forum ini menjadi kisah menarik bagi semua agar satu sama lain memiliki kecepatan dalam memberikan informasi kepada publik sebagai wujud kehadiran kita di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)
