PEKANBARU – Seorang pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berinisial WO dilaporkan ke Polresta Pekanbaru atas dugaan tindak pidana pengancaman dan penganiayaan terhadap seorang warga bernama Farhan.
Laporan resmi tersebut teregister dengan Nomor: STPL/811/X/2025, tertanggal 8 Oktober 2025 sekitar pukul 23.30 WIB.
Selain WO, laporan itu juga turut mencantumkan nama YI, yang diketahui merupakan istri dari pejabat tersebut.
Kuasa hukum pelapor, Afriadi Andika, menyebut peristiwa dugaan kekerasan itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan pribadi.
Ia menilai tindakan yang dilakukan kedua terlapor telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP tentang pengancaman dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan atau perusakan bersama-sama.
“Perbuatan yang dilakukan bukan sekadar pertikaian rumah tangga atau masalah internal, tetapi sudah menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Ada ancaman, kekerasan fisik, bahkan intimidasi terhadap anak-anak dan orang tua,” tegas Afriadi, Senin (13/10/2025).
Ia menambahkan, status WO sebagai pejabat publik seharusnya menjadi pertimbangan etis yang memperberat.
“Sebagai pejabat pemerintah, WO semestinya menjadi teladan dan pelindung masyarakat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan,” ujarnya.
Afriadi juga meminta pihak kepolisian agar memproses laporan tersebut secara profesional dan transparan tanpa pandang jabatan atau kedudukan terlapor.
“Kami percaya Polresta Pekanbaru akan menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, laporan Farhan masih dalam tahap pemeriksaan awal oleh penyidik Polresta Pekanbaru.
Dihubungi secara terpisah, WO yang saat kejadian menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, tidak menampik adanya laporan tersebut.
“Saya sedang di Rohil. Nanti saat di darat saya akan klarifikasi,” ujarnya singkat melalui pesan singkat, dikutip dari riauonline.co.id.
Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus ini.(*)
