Politik

KPU Sumbar Gandeng Mubaligh Perangi Politik Uang di Pilkada 2024

×

KPU Sumbar Gandeng Mubaligh Perangi Politik Uang di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini

INGATLAH.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengajak para mubaligh untuk berperan aktif dalam memerangi praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024.

Ajakan ini disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, dalam acara bertema “Peran Mubaligh Muhammadiyah Dalam Memperkuat Edukasi Tolak Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2024”.

Acara tersebut digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah Sumatera Barat di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada Sabtu, 12 Oktober 2024.

Jons Manedi mengungkapkan bahwa KPU Sumbar telah menetapkan 4.103.084 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Serentak Nasional (PSN) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Baca Juga  Anies Baswedan Tunggu Restu Megawati untuk Maju di Pilkada Jakarta 2024

Pemungutan suara akan dilakukan di 10.846 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan 27 TPS khusus di lokasi tertentu.

Dalam acara yang dihadiri oleh pengurus LHKP, para mubaligh, serta mahasiswa Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jons mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka dalam menentukan masa depan Sumatera Barat lima tahun ke depan.

“Negara yang merdeka bisa kembali dijajah melalui investasi politik oleh pemimpin yang datang dengan mendanai proses pemilihan. Politik uang adalah salah satu indikasi calon pemimpin yang menggunakan investasi politik, dan kebijakan masyarakat nantinya akan terpengaruh oleh investor tersebut. Pemimpin yang buruk bisa saja terpilih jika para pemilih yang baik tidak menggunakan hak pilihnya,” jelas Jons.

Baca Juga  DPR Sahkan RUU Kementerian Negara, Jumlah Kementerian Bisa Lebih dari 34

Melalui para mubaligh, Jons Manedi juga mengajak mereka untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait demokrasi dan bahaya politik uang kepada masyarakat.

“Untuk menyampaikan pesan-pesan demokrasi kepada lebih dari 4 juta pemilih di Sumatera Barat, rasanya sulit jika hanya mengandalkan kekuatan KPU. Bantuan dari para mubaligh sangatlah dibutuhkan,” ucap Jons menutup pernyataannya. (*)