SumbarBeritaPolitik

GERTAK Sumbar Adukan Dugaan Korupsi PT ARP dan PT PIP ke KPK hingga Kejagung

×

GERTAK Sumbar Adukan Dugaan Korupsi PT ARP dan PT PIP ke KPK hingga Kejagung

Sebarkan artikel ini

INGATLAH.COM – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK Sumbar) mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP) kepada KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejaksaan Agung, Senin (16/11/2026).

Pengaduan tersebut menyoroti pengelolaan aset tanah seluas sekitar 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. GERTAK meminta aparat menelusuri status kepemilikan tanah, penyertaan modal, investasi infrastruktur menggunakan APBD, pembagian dividen, hingga penggunaan dana perusahaan.

Dalam dokumen pengaduannya, GERTAK menyebut tanah tersebut dibebaskan menggunakan APBD pada awal 1990-an dengan biaya sekitar Rp1,95 miliar. Aset itu kemudian ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemprov Sumbar di PT ARP senilai Rp3 miliar berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1995.

GERTAK menyoroti sejumlah persoalan, di antaranya perbedaan komposisi saham pemerintah daerah dan swasta antara perda dan akta pendirian perusahaan.

Baca Juga  Unit Lantas Polsek Singingi Hilir Respon Cepat Atasi Kemacetan di Jalan Lintas Desa Sungai Paku

Mereka juga meminta penelusuran terhadap penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT PIP serta belum diprosesnya Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemprov Sumbar, sebagaimana disebut dalam pengaduan.

Selain itu, GERTAK meminta rekonsiliasi investasi infrastruktur yang dibiayai APBD sebesar Rp7,84 miliar dan disebut belum dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP maupun PT PIP.

Persoalan dividen turut disorot. GERTAK menyebut PT PIP pernah membagikan dividen bersih Rp1,53 miliar kepada PT ARP pada Oktober 2014.

Namun, berdasarkan keputusan RUPS pada 2016, pembagian dividen tersebut ditunda dan ditempatkan dalam rekening escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP.

GERTAK juga meminta penelusuran atas penggunaan dana PT ARP yang tercatat sebesar Rp540,09 juta pada 2014–2015, serta kejelasan hak Pemprov Sumbar atas keuntungan investasi tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menghentikan penyidikan perkara itu melalui surat tertanggal 14 September 2021.

Baca Juga  Tinjau Banjir Ulakan, Wagub Sumbar Tekankan Pentingnya Peringatan BMKG

Pada Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang juga mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan PT ARP dan memerintahkan pemeriksaan dengan ahli yang ditunjuk melalui BPKP.

GERTAK menyatakan menghormati proses hukum sebelumnya. Namun, mereka meminta aparat menelaah dokumen dan fakta lain yang dinilai masih perlu diperiksa, termasuk dasar penghentian penyidikan serta status aset daerah.

Melalui pengaduan tersebut, GERTAK meminta ketiga lembaga menelusuri aliran dana, memeriksa pertanggungjawaban pihak terkait sesuai perannya, serta berkoordinasi dengan BPK dan BPKP untuk memverifikasi penyertaan modal, investasi, dan dividen.

GERTAK menegaskan, angka-angka yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan audit. Nilai tersebut bukan merupakan jumlah kerugian keuangan negara yang telah ditetapkan secara final.

Mereka menyerahkan pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana serta penentuan pihak yang bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.