INGATLAH.COM – Pengantar Perubahan Hukum Reformasi hukum acara pidana tidak dapat hanya dinilai dari lahirnya undang-undang baru. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah perubahan tersebut menjamin setiap orang diperlakukan secara adil, termasuk mereka yang tidak mampu membayar jasa advokat. Dalam negara hukum, hak atas pembelaan tidak boleh menjadi keistimewaan yang hanya dapat dinikmati orang berduit.
Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026 menandai pembaruan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pasal 142 menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk memilih, menghubungi, dan memperoleh pendampingan advokat dalam setiap pemeriksaan serta mendapatkan jasa hukum dan/atau bantuan hukum.
Pasal 155 mewajibkan pejabat berwenang menunjuk advokat bagi tersangka atau terdakwa dalam kategori ancaman pidana tertentu, termasuk orang yang tidak mampu dan tidak memiliki advokat sendiri dalam perkara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.
Perubahan ini penting karena proses pidana bukan sekadar urusan membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Proses tersebut menyangkut kebebasan, kehormatan, dan masa depan seseorang. Orang yang baru ditangkap atau diperiksa dapat merasa takut, bingung, dan tidak memahami konsekuensi keterangannya. Pendampingan hukum membantu memastikan hak-haknya dipahami dan prosedur dijalankan sebagaimana mestinya.
Persoalan Implementasi: Hak di Atas Kertas, Tantangan di Lapangan
Persoalan selanjutnya ialah memastikan hak yang tertulis dalam undang-undang benar-benar dapat digunakan. Pemberitahuan bahwa seseorang berhak memperoleh bantuan hukum tidak otomatis membuat advokat tersedia ketika pemeriksaan berlangsung. Hambatan dapat muncul dari keterbatasan informasi, jarak geografis, jumlah pemberi bantuan hukum, pembiayaan, atau mekanisme rujukan yang belum efektif. Tanpa data lapangan yang memadai, hambatan itu tidak boleh dianggap terjadi di semua tempat; tetapi semuanya perlu diantisipasi dalam pelaksanaan KUHAP baru. Di sinilah persoalan kesetaraan menjadi nyata.
Orang yang mampu dapat segera menghubungi advokat pilihannya. Sebaliknya, warga miskin mungkin tidak mengetahui ke mana harus meminta bantuan atau siapa yang akan mendampinginya ketika pemeriksaan dimulai. Jika pendampingan terlambat, ketimpangan posisi antara individu dan aparat penegak hukum berisiko semakin besar.
Teori due process of law menempatkan prosedur yang adil sebagai pembatas penggunaan kekuasaan negara. Penegakan hukum harus efektif, tetapi efektivitas tidak boleh mengorbankan hak individu untuk memahami tuduhan dan menyiapkan pembelaan. Sementara itu, teori keadilan prosedural Tom R. Tyler menekankan pentingnya proses yang dipandang adil, termasuk kesempatan untuk didengar, perlakuan bermartabat, dan keputusan yang dijalankan secara netral. Kualitas penegakan hukum ditentukan bukan hanya oleh hasil akhir perkara, tetapi juga oleh cara negara memperlakukan seseorang sepanjang prosesnya.
Oleh karena itu, pendampingan hukum tidak boleh direduksi menjadi formalitas administratif—sekadar nama advokat tercantum dalam berkas atau tanda tangan tersedia untuk melengkapi dokumen. Bantuan hukum harus memberi kesempatan nyata untuk berkonsultasi, memahami hak, menyampaikan keberatan, dan menyiapkan pembelaan secara profesional.
Rekomendasi Perbaikan: Bangun Layanan yang Bisa Diakses
Perbaikan perlu dimulai dengan mekanisme layanan yang jelas sejak tahap awal pemeriksaan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah perlu membangun sistem rujukan terkoordinasi. Informasi kontak pemberi bantuan hukum harus tersedia di kantor polisi, rumah tahanan, pengadilan, serta kanal digital resmi. Informasi juga harus mudah diakses tanpa bergantung sepenuhnya pada internet agar menjangkau warga di daerah terpencil.
Selanjutnya, penunjukan pendamping perlu disertai standar waktu respons dan prosedur ketika advokat belum tersedia. Hak pendampingan tidak boleh dianggap terpenuhi hanya karena telah diberitahukan. Mekanisme pelaksanaan harus memastikan orang yang berhak benar-benar memperoleh akses berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berlaku.
Ketiga, pemerintah perlu menjamin dukungan anggaran, pemerataan pemberi bantuan hukum, dan kualitas layanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menyediakan kerangka bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Kerangka tersebut perlu dihubungkan secara efektif dengan kebutuhan pendampingan dalam proses pidana melalui kerja sama pemerintah, organisasi advokat, lembaga bantuan hukum terakreditasi, dan perguruan tinggi yang memberikan layanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Keempat, pengawasan harus menilai kualitas pendampingan, bukan hanya kelengkapan administrasi. Indikatornya dapat meliputi kecukupan komunikasi dengan klien, kehadiran pendamping pada tahap yang diperlukan, serta penanganan keberatan dan kebutuhan klien. Saluran pengaduan juga harus aman dan mudah diakses. Kebutuhan penyandang disabilitas, warga dengan hambatan bahasa, dan orang tanpa dukungan keluarga harus diperhitungkan dalam desain layanan.
Penutup: Ukur Reformasi dari Pengalaman Warga
Keberhasilan KUHAP baru tidak dapat hanya dinilai dari jumlah sosialisasi, dokumen yang ditandatangani, atau daftar advokat yang tersedia. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah orang yang tidak mampu dapat memperoleh pendampingan tepat waktu, memahami haknya, berkomunikasi secara layak dengan pendamping, dan menggunakan hak pembelaannya tanpa tekanan.
Negara perlu mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum secara berkala melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti waktu tunggu penunjukan pendamping, jangkauan layanan, permohonan yang terpenuhi, pengaduan terkait akses, dan tindak lanjutnya. Angka pendampingan yang tinggi belum tentu membuktikan layanan berkualitas apabila pendampingan hanya formalitas.
Reformasi hukum acara pidana diuji ketika negara berhadapan dengan orang yang paling lemah posisinya. Jika hak pembelaan hanya efektif bagi mereka yang mampu membayar, kesetaraan di hadapan hukum masih berhenti sebagai prinsip normatif. Keadilan yang setara bukan berarti semua orang memiliki sumber daya sama, melainkan negara memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghapus hak dasar seseorang. Jangan biarkan isi dompet menentukan seberapa besar kesempatan seseorang untuk membela dirinya.
Ini merupakan sebuah opini RYAN FAJRI, Serdik: 202607002185, Pokjar XI (Sebelas) Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke – 67 Tahun Anggaran 2026.
