INGATLAH.COM – Peserta Didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-67 Tahun Anggaran 2026, Ryan Fajri, menilai penanganan aksi unjuk rasa harus mengedepankan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban umum.
Menurut Ryan, demonstrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui aksi unjuk rasa, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, menyalurkan aspirasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Oleh karena itu, demonstrasi tidak semestinya dipandang sebagai gangguan keamanan yang harus segera dihentikan. Sebaliknya, negara, khususnya Polri, memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati hukum, ketertiban umum, dan hak-hak masyarakat lainnya,” kata Ryan Fajri, Senin (5/10/2026).
Ia menjelaskan, jaminan kebebasan menyampaikan pendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari perkembangan hukum yang perlu dipahami dalam penanganan demonstrasi.
Ryan menegaskan, kewajiban pemberitahuan kepada kepolisian sebelum pelaksanaan aksi tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban memperoleh izin. Pemberitahuan tersebut merupakan mekanisme untuk membangun koordinasi dan mempersiapkan pengamanan agar kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung aman.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa pelaksanaan demonstrasi terkadang diwarnai tindakan anarkis, seperti perusakan fasilitas umum, pelemparan benda, hingga kekerasan yang dapat membahayakan peserta aksi, petugas, maupun masyarakat.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan represif atau menggeneralisasi seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku pelanggaran hukum.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti. Apabila terdapat peserta yang melakukan tindak pidana, penindakan harus ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab, bukan terhadap seluruh massa yang sedang menyampaikan aspirasi secara damai,” jelasnya.
Menurut Ryan, Polri perlu terus memperkuat pendekatan humanis dalam setiap pengamanan demonstrasi. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi intensif dengan koordinator aksi, negosiasi, deteksi dini, pengaturan jalur demonstrasi, serta pencegahan potensi konflik sejak awal.
Ia juga menekankan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat harus berpedoman pada ketentuan hukum, prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
“Pendekatan humanis bukan berarti membiarkan pelanggaran hukum. Justru, profesionalisme Polri terlihat dari kemampuannya mengendalikan situasi, mencegah eskalasi konflik, dan menegakkan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ryan berpandangan bahwa keberhasilan pengamanan demonstrasi tidak seharusnya hanya diukur dari tidak adanya kericuhan, jumlah massa yang dibubarkan, ataupun banyaknya orang yang diamankan.
Menurutnya, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana Polri mampu menjamin aksi damai berlangsung tanpa intimidasi, mencegah jatuhnya korban, melindungi fasilitas publik, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum ditindaklanjuti secara transparan.
Ia juga mendorong pemerintah dan lembaga yang menjadi sasaran aspirasi agar membuka ruang dialog yang lebih luas sehingga tuntutan masyarakat mendapatkan respons dan tindak lanjut yang jelas.
Ryan menilai, demonstrasi sering kali menjadi pilihan masyarakat ketika saluran komunikasi dan penyampaian aspirasi tidak berjalan secara efektif. Karena itu, dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas demokrasi.
“Polri tidak boleh menjadi penghalang kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Namun, Polri juga tidak boleh membiarkan tindakan kekerasan berlindung di balik kebebasan berekspresi. Keduanya harus dijaga melalui penegakan hukum yang adil dan profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan demonstrasi merupakan salah satu bentuk implementasi transformasi Polri menuju institusi yang Presisi, yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
Dalam konteks tersebut, diperlukan kepemimpinan yang mampu mengambil keputusan secara tepat, mengendalikan personel, membaca dinamika massa, serta mengedepankan kepentingan masyarakat dan supremasi hukum.
“Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi tanpa demonstrasi, melainkan demokrasi yang mampu melindungi perbedaan pendapat, menghadirkan dialog, dan menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan hukum serta keadilan,” tutup Ryan Fajri.
