INGATLAH.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat 6.139 anak tidak sekolah (ATS) hingga Oktober 2026.
Jumlah tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 7.178 anak. Pemko Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah dapat dituntaskan pada 2029.
Upaya penanganan ATS dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Nagari Penanganan ATS di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Senin (12/10/2026).
Pemerintah menggandeng perangkat kelurahan, ninik mamak, bundo kanduang, hingga masyarakat untuk mengembalikan anak ke jalur pendidikan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan penanganan ATS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Program tersebut sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau.
Menurut Maigus, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab anak tidak bersekolah sekaligus mencari solusi yang tepat.
“Penanganan ATS membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah,” ujar Maigus.
Ia meminta camat, lurah, RT/RW, serta lembaga adat dan unsur masyarakat aktif mengedukasi warga mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.
Maigus menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, mulai dari kendala ekonomi, pergaulan, lingkungan, pola asuh, hingga kurangnya perhatian orang tua.
Perundungan juga menjadi salah satu persoalan yang dapat membuat anak enggan kembali ke sekolah.
Pemko Padang, lanjutnya, menyediakan alternatif pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal.
Sementara Sekretaris Disdikbud Kota Padang, Ikhwansyah, mengatakan sekitar 2.000 anak dari lebih 6.000 ATS yang telah terdata berhasil ditangani dan diarahkan kembali untuk mengakses pendidikan.
Penanganan dilakukan melalui bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, serta fasilitasi akses pendidikan formal maupun nonformal.
Ikhwansyah meminta masyarakat melaporkan anak yang ingin bersekolah tetapi terkendala biaya kepada pihak kelurahan agar dapat dicarikan solusi.
“Kalau ada anak yang ingin sekolah tetapi terkendala biaya, segera laporkan ke lurah. Pemerintah akan hadir mencarikan solusi agar tidak ada lagi anak-anak Kota Padang yang putus sekolah,” katanya.
Pemko Padang berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat penanganan ATS.
Upaya tersebut ditujukan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan sekaligus mendukung target zero ATS atau nol anak tidak sekolah pada 2029.
