INGATLAH.COM – Dalam suasana hangat sambil menikmati kopi dan gorengan di sebuah lapau, calon gubernur Sumatera Barat nomor urut 1, Mahyeldi mendengarkan berbagai keluh kesah dari warga Desa Lunto, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, Senin (30/9).
Kehadiran Mahyeldi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu warga, Rio dan istrinya, mengeluhkan kesulitan yang dihadapinya akibat terjerat blacklist dari bank karena kredit macet.
“Saya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, padahal masih banyak keperluan yang harus dipenuhi,” ungkapnya dengan nada penuh harapan.
Rio menambahkan, utangnya di Bank sudah lunas, dan diklaim blacklist sebab ada kredit macet, padahal itu terjadi disaat covid corona melanda.
“Pergi ke Bank tersebut dan sampaikan bahwa bapak dan ibu sudah bertemu dengan gubernur, dan sampaikan juga program Simamak. Tanyakan, bagaimana caranya menggunakan program tersebut?,” jawab Mahyeldi.
“Di masa corona itukan negara memberikan kemudahan pagi kreditur. Nanti buat surat atau laporan ke saya, kami di daerah ini terkena blakclist, dan jelaskan kronologi yang disampaikan pihak bank sehingga diklaim terkena blacklist,” sebut Buya (sapaan akrab Mahyeldi).
Sementara itu, warga Desa Lunto lainnya, Alizar menyampaikan aspirasi agar di desanya didirikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN), karena saat ini hanya ada dua sekolah menengah pertama (SMP) di Desa Lunto.
“Kami berharap ada MAN di sini, karena setelah SMP, anak-anak harus pergi jauh untuk melanjutkan pendidikan,” jelas Alizar.
Selain masalah pendidikan, Ibu Mega, warga lainnya, juga mengeluhkan kesulitan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“DTKS itu ada di Dinas Sosial, tetapi untuk anak kuliah, kami masih kebingungan bagaimana proses pendaftarannya. Banyak yang berhak namun tidak terdata,” ujar Mega.
Mahyeldi menanggapi keluhan tersebut dengan menyarankan agar warga berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala desa atau dinas sosial.
“Kalau ada urusan seperti ini, lapor saja ke kepala desa atau dinas sosial. Jangan sampai yang berhak malah tidak terdata,” sarannya.
Ia juga menyarankan agar persoalan DTKS bisa dilaporkan kepada anggota DPRD dari PKS yang ada di Sawahlunto.
“Kalau memang ada masalah, bisa diadukan ke anggota DPRD PKS di sini. Banyak kasus di mana warga yang berhak tidak terdaftar di DTKS, ini harus segera kita atasi,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mega, dirinya sudah berusaha mengurus hal tersebut namun ditolak oleh Dinas Sosial karena anaknya terdaftar setelah dua semester berkuliah.
Mendengar hal ini, Mahyeldi berjanji akan menindaklanjuti jika ada keluhan serupa di kemudian hari.
“Kalau memang ada masalah di kampus atau bagian kemahasiswaan tidak memberikan informasi, saya akan tindak tegas. Urusan seperti ini jangan dipersulit,” tegasnya. (*)
