INGATLAH – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima uluran tangan dari beberapa negara asing dalam upaya penanganan dampak pascabencana yang melanda wilayahnya.
Menurut Mahyeldi, bantuan tersebut datang dari berbagai pihak, termasuk dari Palestina melalui kantor perwakilan mereka di Inggris, serta dari Turki.
“Ada bantuan dari Palestina, dari Gaza yang kantornya di Inggris, ada juga dari Turki, bahkan mereka datang langsung memberikan,” ujar Mahyeldi di Padang, Jumat (12/12/2025).
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa relawan dari negara-negara tersebut datang langsung ke Padang untuk mengantar bantuan logistik. Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan mendesak.
“Bantuan macam-macam, ada kebutuhan tidur, kasur, pakaian, dan makanan,” katanya.
Selain Palestina dan Turki, bantuan juga diterima dari negara tetangga Malaysia. Mahyeldi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar terbuka dan tidak akan menghalangi bantuan dari pihak asing.
“Sebetulnya apakah membuka, kita tidak menghalangi,” tegasnya saat ditanya mengenai sikap daerah terhadap bantuan internasional.
Di samping itu, Mahyeldi juga menyoroti partisipasi aktif dari perantau Minang di berbagai daerah yang turut serta membantu saudara-saudara mereka di kampung halaman yang terdampak bencana.
Istana Angkat Bicara Soal Kebijakan Bantuan Asing
Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penerimaan bantuan asing untuk bencana di Sumatra (Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) sempat memicu perdebatan publik.
Sebelumnya, beberapa tawaran bantuan dari negara sahabat, mulai dari logistik hingga tim medis, dilaporkan ditolak dengan alasan Indonesia masih sanggup menanganinya secara mandiri.
Pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Sugiono) dan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) yang menyebut Indonesia masih mampu mengatasi bencana dan memiliki stok pangan yang cukup, seolah menguatkan kesan penolakan tersebut. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto juga sempat menyampaikan hal serupa.
Situasi ini menimbulkan kritik, bahkan Pemerintah Pusat dituding bersikap ego karena menolak bantuan yang dapat mempercepat penanganan bencana.
Menanggapi hal tersebut, Timothy Ivan Triyono, Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), memberikan klarifikasi.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah secara eksplisit menyatakan menolak bantuan asing.
“Pak Presiden tidak pernah menyampaikan bahwa oh kita tidak usah terima bantuan asing karena kita ego atau kita pride, itu tidak. Ini lebih kepada pemerintah yakin bahwa kita ini masih mampu (tangani bencana Sumatra),” tegas Timothy.
Menurut Timothy, keyakinan pemerintah untuk menangani bencana secara mandiri didukung oleh langkah cepat penambahan anggaran bagi pemerintah daerah yang sempat menyatakan kehabisan dana.
“Pak Mendagri (Tito Karnavian) pada waktu rapat terbatas (di Aceh) menyampaikan usulan tambahan anggaran Rp2 miliar per kabupaten kota dan juga untuk provinsi juga ditambahkan, lalu Pak Presiden sudah memutuskan bahwa untuk kabupaten kota itu diberi tambahan Rp4 miliar masing-masing daerah begitu,” terangnya.
“Untuk provinsi diberi tambahan Rp20 miliar tiap provinsi. Itu gunanya apa? Supaya pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota bisa melakukan percepatan penanganan korban begitu,” sambungnya menjelaskan.
Timothy menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia sangat menghargai dan mengapresiasi segala dukungan dan tawaran bantuan internasional. Namun, pemerintah masih merasa memiliki kapasitas untuk mengatasinya.
“Tetapi balik lagi pemerintah masih merasa bahwa kita masih sanggup dan kita terus berupaya, Pak Presiden juga terus berkomitmen melakukan percepatan ya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya dan pahlawan di lapangan seperti TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta tenaga kesehatan dan kelistrikan.
Lantas, kapan Indonesia akan menerima bantuan asing? Timothy menjelaskan bahwa bantuan internasional baru akan dipertimbangkan jika terjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditangani oleh kapasitas nasional, baik karena keterbatasan anggaran maupun faktor teknologi dan sumber daya manusia.
“Indikator butuh bantuan asing itu seandainya nanti ada kebutuhan yang mendesak dan tidak mampu lagi ditangani oleh kita gitu loh,” jelasnya.
Kebutuhan tersebut bisa berupa layanan dokter spesialis langka, atau alat berat berteknologi khusus yang belum dimiliki Indonesia.
“Misalkan ada nanti suatu saat ada kebutuhan layanan dokter spesialis yang mungkin di Indonesia belum ada, ya kita tentu butuh bantuan asing gitu atau ada alat berat yang kita tidak punya teknologinya, ya tentu kita butuh bantuan asing,” pungkas Timothy. (*)
