INGATLAH.COM – India dengan tegas mengecam pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang mengkritik perlakuan terhadap Muslim di India.
Pemerintah India menyatakan bahwa komentar tersebut “tidak akurat dan tidak dapat diterima.”
Pernyataan Khamenei, yang disampaikan melalui media sosial pada Senin (16/9/2024), menyerukan perhatian umat Muslim terhadap penderitaan Muslim di beberapa negara, termasuk Myanmar, Gaza, dan India.
“Kita tidak dapat menyebut diri kita Muslim jika kita tidak peduli dengan penderitaan Muslim di Myanmar, Gaza, India, atau tempat lainnya,” tulis Khamenei.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri India menyatakan ketidakpuasannya dan mengingatkan bahwa negara-negara yang mengomentari minoritas sebaiknya meninjau situasi internal mereka sebelum membuat pernyataan mengenai negara lain.
“Kami menolak keras komentar tersebut,” ujar juru bicara kementerian, dilansir dari Reuters pada Selasa (17/9/2024).
Meskipun ada ketegangan dalam isu ini, hubungan bilateral antara India dan Iran secara keseluruhan tetap kuat.
Pada Mei lalu, kedua negara menandatangani kontrak 10 tahun untuk pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan Chabahar di Iran.
Pelabuhan ini, yang terletak di pantai tenggara Iran di sepanjang Teluk Oman, sedang dikembangkan oleh India sebagai rute alternatif untuk pengiriman barang ke Iran, Afghanistan, dan negara-negara Asia Tengah, menghindari pelabuhan di Pakistan.
Khamenei sebelumnya juga pernah mengkritik India, terutama dalam konteks Muslim India dan wilayah mayoritas Muslim yang bermasalah seperti Kashmir.
Sejak Perdana Menteri Narendra Modi menjabat pada 2014, kelompok hak asasi manusia melaporkan adanya peningkatan serangan terhadap Muslim di India, termasuk penghakiman massa terkait perlindungan sapi yang dianggap suci oleh sebagian umat Hindu.
Pada Maret 2024, India mengeluarkan peraturan untuk menerapkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan, yang kontroversial karena memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi non-Muslim dari negara-negara tetangga.
Undang-undang ini memicu tuduhan diskriminasi terhadap Muslim dan menimbulkan kekhawatiran mengenai karakter sekuler India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.
Di sisi lain, Iran sendiri juga dituduh melakukan diskriminasi terhadap minoritas etnis dan agama.
Laporan PBB pada bulan lalu menyebut bahwa kelompok minoritas, terutama Kurdi dan Baluch, menjadi korban tindakan keras pemerintah Iran, terutama setelah protes massal pada tahun 2022. (*)
