INGATLAH.COM – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026.
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengendalian karhutla selama tujuh tahun terakhir.
Sejak kebakaran besar pada 2019, kejadian karhutla berskala besar dinilai berhasil ditekan melalui koordinasi lintas sektor yang semakin solid.
“Selama tujuh tahun terakhir Indonesia sudah bisa membuktikan tidak terjadi kebakaran besar setelah tahun 2019. Bahkan pada 2023 yang merupakan tahun El Nino, Indonesia juga mampu mengatasinya,” ujar Suharyanto saat berada di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri hingga masyarakat peduli api.
Pola penanganan karhutla kini dinilai lebih sistematis, cepat, dan terkoordinasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Memasuki 2026, BNPB mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan agar capaian tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan melalui langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.
“Kami mendapat arahan dari Menko Polkam agar kondisi ini dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Karena itu kami telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi,” jelasnya.
Suharyanto menegaskan bahwa kunci keberhasilan pengendalian karhutla adalah keterpaduan seluruh unsur.
Tidak ada satu institusi pun yang bekerja sendiri karena semua pihak berperan secara kolaboratif.
“Yang paling penting adalah keterpaduan semua pihak. Tidak ada satu institusi yang memiliki peran lebih, semuanya bekerja sama dan saling mendukung,” tegasnya.
Dalam upaya pencegahan karhutla, BNPB menetapkan enam provinsi prioritas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sedangkan di Kalimantan meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga awal Maret 2026, Suharyanto menyebut baru Provinsi Riau yang secara resmi meminta dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla.
Atas permintaan tersebut, Menko Polkam langsung memimpin koordinasi penanganan di daerah tersebut.
“Dari enam provinsi prioritas, baru Riau yang sudah meminta bantuan pemerintah pusat per Maret ini,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal pencegahan, BNPB telah melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk meningkatkan potensi hujan.
Strategi ini dinilai efektif jika masih terdapat awan hujan sehingga dapat menjaga kelembaban lahan.
Selain itu, setiap provinsi prioritas juga telah membentuk satuan tugas darat yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran untuk melakukan penanganan cepat jika terjadi titik api.
“Apabila curah hujan mulai berkurang karena memasuki musim kemarau, tentu operasi modifikasi cuaca akan semakin sulit dilakukan. Karena itu satgas darat menjadi garda terdepan di lapangan,” jelasnya.
Jika kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam skala besar dan tidak dapat ditangani oleh satgas darat maupun operasi modifikasi cuaca, BNPB akan mengerahkan helikopter water bombing untuk pemadaman dari udara.
“Jika karhutla sudah besar dan tidak bisa lagi ditangani di darat maupun melalui OMC, barulah kita turunkan heli water bombing. Itulah mekanisme yang telah disiapkan,” pungkasnya.
( Redaksi )
