INGATLAH – Awal puasa Ramadan 1447 Hijriah pada tahun 2026 di Indonesia berpeluang tidak dimulai secara serentak.
Adanya perbedaan metodologi dalam penentuan awal bulan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menjadi faktor utama munculnya potensi perbedaan tanggal tersebut.
Hal tersebut memicu masyarakat muslim di Indonesia lewat media sosial, kapan puasa Ramadan 1447 H? banyak masyarakat yang bertanya di setiap kolom komentar.
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) dijadwalkan akan menggelar sidang isbatc Selasa, 17 Februari 2026.
Forum ini akan mengkaji data hisab serta hasil pemantauan (rukyat) hilal dari berbagai titik di Indonesia sebelum menetapkan keputusan resmi nasional.
Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama secara organisasi tetap memegang prinsip ikhbar, yakni mengikuti ketetapan pemerintah sesuai keputusan Muktamar ke-20 tahun 1954.
Meski demikian, Lembaga Falakiyah PBNU telah merilis hasil perhitungan hisab awal.
Berdasarkan data hisab PBNU, konjungsi atau ijtimak terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 19.02 WIB dengan posisi hilal masih di bawah ufuk (minus 1 derajat 44 menit).
Mengingat posisi hilal yang sangat rendah, bulan Sya’ban diperkirakan akan digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari, sehingga awal Ramadan versi NU diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun, kepastian akhir tetap menunggu hasil sidang isbat.
Muhammadiyah
Berbeda dengan pendekatan NU, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Ketetapan ini merujuk pada sistem Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Sistem KHGT menganggap bumi sebagai satu kesatuan tanggal tanpa batasan wilayah matla.
Berdasarkan perhitungan astronomi Muhammadiyah, konjungsi terjadi pada 17 Februari 2026 pukul 12.01 GMT. Karena parameter global telah terpenuhi, Muhammadiyah memulai ibadah puasa sehari lebih awal dibandingkan prediksi NU.
Perbedaan Metodologi Fikih
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa pemerintah akan mengumumkan keputusan resmi setelah seluruh kajian astronomi dan pemantauan hilal selesai dibahas.
Potensi ketidakseragaman ini muncul karena perbedaan prinsip:
- NU: Memadukan metode hisab dengan pemantauan fisik (rukyat) serta merujuk pada keputusan pemerintah.
- Muhammadiyah: Menggunakan hisab murni berbasis kalender global yang sudah ditetapkan jauh hari.
Keputusan sidang isbat pemerintah pada malam 17 Februari 2026 akan menjadi rujukan utama secara nasional, meskipun sebagian umat Islam dipastikan memulai puasa lebih awal mengikuti ketetapan Muhammadiyah. (*)
