INGATLAH – Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan ini diambil melalui sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penetapan tersebut didasarkan pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan di berbagai titik pemantauan hilal di Indonesia.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin.
Keputusan ini diambil karena posisi hilal belum memenuhi kriteria visibilitas yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Dalam ketentuan tersebut, tinggi hilal minimal harus mencapai 3 derajat dengan elongasi minimal 6,4 derajat.
Namun, hasil pemantauan menunjukkan sudut elongasi hilal masih sangat rendah, yakni berkisar antara 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
“Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” tegas Nasaruddin.
Dengan demikian, bulan Sya’ban digenapkan menjadi 30 hari, dan awal Ramadan ditetapkan sehari setelahnya.
Sidang isbat kali ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, hingga perwakilan ormas Islam dan pondok pesantren.
Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan pendekatan kolektif dan berbasis keilmuan dalam proses penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.
Penetapan pemerintah ini berbeda dengan keputusan Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Sistem ini mengedepankan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, sehingga awal bulan Hijriah tidak lagi bergantung pada batas geografis masing-masing negara.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak umat Islam menyikapi perbedaan ini dengan sikap dewasa dan tasamuh.
Menurut Haedar, perbedaan awal Ramadhan merupakan hal yang kerap terjadi dan bagian dari dinamika ijtihad dalam Islam.
“Sebagai ruang ijtihad tentu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, dan juga tidak merasa paling benar sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Perbedaan penetapan awal Ramadan antara pemerintah dan Muhammadiyah kembali menegaskan adanya dua pendekatan dalam menentukan kalender Hijriah, rukyat berbasis kriteria regional dan hisab berbasis sistem global.
Selama belum ada kesepakatan kalender Islam tunggal yang diterima secara universal, perbedaan semacam ini dinilai akan tetap menjadi bagian dari dinamika umat.
Yang terpenting, konsistensi pada metode masing-masing disertai sikap saling menghormati menjadi fondasi dalam menjaga persatuan.
