INGATLAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan komitmen penuh untuk mendukung langkah pemerintah dalam memulihkan wilayah yang terdampak banjir dan longsor.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan pergeseran anggaran sebagai bentuk dukungan nyata terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda yang membahas percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Istana Gubernur Sumbar, Senin (5/1) malam.
Dalam forum tersebut, Muhidi mendesak pemerintah daerah untuk segera merampungkan pendataan yang akurat sebagai fondasi perencanaan pemulihan.
Ia menekankan agar pembangunan hunian, baik sementara maupun tetap, dilakukan di lokasi yang aman dari risiko bencana namun tetap memiliki akses ekonomi yang baik.
“Pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hunian jangan sampai justru menyulitkan masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tegas Muhidi.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya stimulasi ekonomi bagi warga terdampak, terutama dalam menghadapi bulan suci Ramadhan dan Idulfitri.
Muhidi menyarankan agar masyarakat dilibatkan langsung dalam proyek pemulihan dengan sistem upah kerja agar pendapatan keluarga tetap terjaga.
“Secara keseluruhan, DPRD Sumbar mendukung langkah pemerintah daerah dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan, DPRD siap mendukung melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan,” imbuhnya.
Apresiasi Gubernur atas Sinergi Forkopimda
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan apresiasi tinggi atas soliditas unsur Forkopimda, kepala daerah, serta kementerian terkait dalam menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Meskipun koordinasi dilakukan secara mendadak, tingkat kehadiran para pemangku kepentingan tetap tinggi.
“Saya mengapresiasi kehadiran seluruh pihak. Walaupun undangan kita sampaikan dalam waktu singkat, tapi semuanya bisa hadir, baik secara langsung maupun daring. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk percepatan penanganan pascabencana,” ujar Mahyeldi.
Pertemuan strategis ini diikuti oleh berbagai instansi krusial, mulai dari Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Bappenas, hingga jajaran Balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Permukiman.
Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. (*)
