INGATLAH – Menjelang pergantian tahun menuju 2026, para wali nagari dan pengelola keuangan di Kabupaten Limapuluh Kota dikejutkan oleh beredarnya rincian data Dana Desa (DD) melalui aplikasi pesan singkat.
Dalam data yang viral pada Rabu (31/12/2025) tersebut, total Dana Desa untuk Limapuluh Kota tercatat hanya Rp27,8 miliar, yang berarti rata-rata nagari hanya menerima sekitar Rp300-an juta.
Kabar ini memicu kekhawatiran besar, mengingat biasanya setiap nagari menerima alokasi Rp800 juta hingga Rp900 juta per tahun, bahkan ada yang menyentuh angka Rp1 miliar.
Menanggapi simpang siurnya informasi tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan APBD 2026 yang telah disahkan, angka resmi Dana Desa jauh di atas data yang beredar.
“Sejak APBD 2026 disahkan pada November 2025 lalu, sampai hasil evaluasi Gubernur Sumbar dibahas terakhir kali pada Sabtu (27/12/2025), jumlah Dana Desa tahun 2026 masih berada pada angka Rp74.169.507.000,-. Kami belum tahu jika terjadi pengurangan drastis hingga Rp27,8 miliar seperti data yang beredar,” ungkap Fajar Vesky.
Fajar juga telah mengonfirmasi langsung kepada Kepala Bakeuda Limapuluh Kota, Ahmad Zuhdi Perama Putra.
Berdasarkan konfirmasi tersebut, rincian dana tetap mengacu pada angka Rp74,169 miliar sesuai kesepakatan APBD dan surat resmi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu per September 2025.
Kondisi Fiskal yang Dilematis
Meskipun data yang beredar diragukan validitasnya, Fajar Vesky tetap menyatakan keprihatinannya.
Pasalnya, secara resmi pun Dana Desa tahun 2026 memang mengalami penurunan sekitar Rp12 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp86,6 miliar.
Situasi ini semakin pelik karena Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD 2026 sebesar Rp65,76 miliar dinilai belum memenuhi ketentuan 10 persen dari DAU dan DBH sebagaimana amanat UU Nomor 6/2014. Kapasitas fiskal daerah yang sedang tertekan menjadi penyebab utamanya.
“Tahun 2026 berkurang menjadi Rp74.169.507.000,-. Jika jumlah ini masih berkurang lagi, tentu tidak dapat kita bayangkan bagaimana pembangunan nagari, sementara amanat program prioritas seperti pembentukan KMP sangat banyak,” bebernya.
Langkah Antisipasi di Tahun 2026
Fraksi Golkar mendorong agar pemerintah daerah bersikap tegas jika terjadi pengurangan alokasi dari pusat secara mendadak.
Selain itu, guna menghindari kendala teknis seperti gagal salur yang terjadi pada akhir 2025, pemda diminta melakukan penguatan kapasitas aparat nagari.
“Pemerintah nagari harus tetap berhati-hati dalam penggunaan anggaran. Pemda perlu memberikan Bimtek Keuangan untuk seluruh nagari pada tahun 2026 agar tidak terjadi lagi tunda salur,” pungkas Fajar Rillah Vesky. (*)
