INGATLAH.COM – Perubahan aturan FSC membuka ruang bagi negara berkembang untuk masuk dalam proses sertifikasi tanpa perlakuan diskriminatif.
Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and Paper, Mulya Nauli disela-sela dialog Pemangku Kepentingan yang digelar di salah satu hotel di Kota Pekanbaru, Rabu (3/12/2025).
Dialog yang juga mempertemukan langsung masyarakat adat dan pihak perusahaan itu bertajuk Implementasi Kebijakan Remediasi FSC tingkat Provinsi Riau.
“Remediasi sosial FSC yang sedang dijalankan di Riau merupakan program pertama di dunia,” kata Mulya Nauli.
Ia menyebut Indonesia sebagai pionir global dalam penerapan kerangka pemulihan yang masih terus dikembangkan FSC secara internasional.
“FSC Remedy Sosial ini pertama kali dilakukan di dunia. Kita ingin maju lebih dulu dan menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya,” kata Mulya.
RAPP, kata Mulya, akan menelaah seluruh aspirasi masyarakat desa yang selama ini terdampak.
Jika ada permintaan yang tidak sesuai dengan kerangka remediasi, perusahaan tetap akan menanggapinya melalui kanal pengaduan resmi sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
Mulya juga menyoroti kritik masyarakat terkait transparansi program CSR.
Menurutnya, RAPP setiap tahun menggelar rembuk desa, namun tidak semua wilayah mengetahui informasi tersebut.
“Itu memang kekurangan kami dan akan kami perbaiki,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan Desa Talang Pring Jaya, Batin Tarmili (52), menegaskan harapan agar remediasi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan hilangnya ruang berladang berpindah yang selama ini menjadi identitas warga.
“Kami hidup sejak dulu dengan pola berladang berpindah. Sekarang tidak bisa lagi. Itu yang harus dikembalikan kepada kami,” ujarnya.
Aspirasi seperti ini, kata Mulya, akan menjadi dasar dialog lanjutan antara perusahaan, desa, dan fasilitator independen.
Proses penyusunan remediasi sosial-lingkungan diharapkan menjadi momentum baru bagi hubungan perusahaan dan masyarakat desa di sekitar HTI.
Mulya menegaskan bahwa perusahaan siap terlibat dalam dialog intensif demi mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.
