INGATLAH – Penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Yozarwardi UP, dalam pembukaan Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2025 di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (25/2/2025).
Menurut Yozarwardi, pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan menentukan langkah konkret agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal di tengah keterbatasan anggaran.
“Forum ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Termasuk dalam penyusunan rencana kerja (renja) 2026 mendatang,” ujar Yozarwardi yang didampingi Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi.
Efisiensi APBN dan APBD Jadi Tantangan
Lebih lanjut, Yozarwardi menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan pada APBN dan APBD, yang berimbas pada penyesuaian prioritas kerja pemerintah daerah.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kebijakan harus tetap berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
Ia juga menyinggung pertemuan sebelumnya antara kepala daerah terpilih dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar pada 19 Februari 2025, di mana sinergitas dan sinkronisasi menjadi kesepakatan utama.
“Sehari sebelum pelantikan serentak pada 20 Februari, para kepala daerah terpilih telah berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antar daerah. Forum ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tersebut,” katanya.
Ruang Diskusi dan Penghargaan bagi Pemda Berprestasi
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sumbar, Mursalim, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk menciptakan ruang komunikasi antarperangkat daerah agar selaras dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
“Peserta forum terdiri dari Sekda provinsi dan kabupaten/kota, asisten daerah, kepala biro, kepala organisasi perangkat daerah, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, ada pemaparan materi dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Sebagai bagian dari acara, Pemprov Sumbar juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengendalian pembangunan.
Pemko Padang meraih peringkat pertama, disusul Pemko Padang Panjang di posisi kedua, dan Pemkab Dharmasraya di peringkat ketiga.
Selain itu, sejumlah daerah juga mendapatkan penghargaan sebagai Daerah Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Pemprov Sumbar diakui sebagai Pembina yang berhasil menempatkan 60 persen pemda di Sumbar sebagai Daerah Peduli HAM.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik di Sumatera Barat. (*)
