INGATLAH.COM – Masyarakat Batipuah Selatan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tetap menunjukkan sikap tegas menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Danau Singkarak.
Penolakan ini berlanjut meskipun PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, perusahaan gabungan PT PLN Indonesia Power dan investor Arab Saudi, menawarkan berbagai program pengembangan untuk masyarakat.
Direktur Utama PT Indo Acwa Tenaga Singkarak, Helmi Kautsar, menjelaskan bahwa perusahaan telah merancang beberapa program yang bertujuan mendukung keberlanjutan proyek PLTS.
Di antaranya adalah pelatihan untuk nelayan, pengembangan produk ikan bilih, konservasi habitat ikan bilih, dan kolaborasi penelitian ekosistem bersama akademisi.
“Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi, ekonomi, dan kelestarian lingkungan, dengan harapan partisipasi masyarakat bisa membawa manfaat jangka panjang,” kata Helmi.
Meski demikian, masyarakat tetap bersikeras bahwa pembangunan PLTS tidak sejalan dengan kebutuhan mereka.
Mereka meminta pemerintah dan pemangku kepentingan fokus menyelesaikan berbagai masalah lingkungan di Danau Singkarak, termasuk pencemaran dan kerusakan ekosistem.
Ketua Forum Anak Nagari Batipuah Selatan, Bukhari Datuak Tejo Malalo, menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi, tetapi mereka mendesak agar permasalahan utama di Danau Singkarak diselesaikan terlebih dahulu.
Menurutnya, danau tersebut kini berada di ambang kehancuran akibat pencemaran dan dampak dari operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sudah ada.
“Danau Singkarak masuk dalam 15 danau prioritas nasional yang perlu diselamatkan, tapi kondisinya justru semakin parah. Sampah menumpuk, ekosistem terganggu, dan masyarakat khawatir kehilangan mata pencaharian,” ujar Bukhari.
Bukhari juga menyebutkan keresahan masyarakat terkait keberadaan ikan bilih, spesies endemik Danau Singkarak.
Menurutnya, pembangunan PLTS dapat memperburuk kondisi habitat ikan tersebut.
Masyarakat menilai bahwa janji-janji pembangunan yang ditawarkan oleh PT PLN Indonesia Power tidak meyakinkan.
Mereka membandingkan dengan proyek PLTA yang sebelumnya menjanjikan berbagai manfaat namun dinilai tidak terealisasi.
“Sejak tahun 1980-an, PLTA juga menjanjikan banyak hal, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya. Bahkan kebutuhan listrik untuk masjid tetap berbayar,” tegas Bukhari.
Penolakan ini kembali ditegaskan dalam sosialisasi yang berlangsung pada 15 Januari 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Bupati Tanah Datar Eka Putra, dan sejumlah tokoh masyarakat Batipuah Selatan.
Menurut masyarakat, lokasi pembangunan PLTS seharusnya dipindahkan ke area lain yang lebih sesuai, seperti Koto Panjang di perbatasan Sumbar-Riau yang tidak memiliki spesies ikan endemik. (*)
