INGATLAH.COM – Pengantar Perubahan Hukum: Keamanan dan Masa Depan Remaja
Keamanan dan ketertiban di jalan raya merupakan hak masyarakat, sedangkan perlindungan serta pembinaan anak menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, penanganan geng motor tidak cukup hanya mengandalkan patroli dan penindakan. Di Kota Dumai, upaya menjaga keamanan perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu yang melindungi masyarakat dari aksi kekerasan, memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekaligus mencegah remaja terlibat kembali dalam perilaku yang melanggar hukum.
Sebagai kota yang memiliki aktivitas perdagangan, industri, pelabuhan, dan mobilitas masyarakat cukup tinggi, Dumai membutuhkan situasi kamtibmas yang kondusif. Aktivitas masyarakat pada sore hingga malam hari, penggunaan jalan umum, serta interaksi kelompok remaja perlu menjadi perhatian bersama. Potensi gangguan seperti balap liar, konvoi yang mengganggu pengguna jalan, perkelahian kelompok, penggunaan senjata tajam, maupun tindak kekerasan harus ditangani berdasarkan laporan dan fakta di lapangan.
Namun, keberadaan remaja yang berkumpul atau menggunakan sepeda motor tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai geng motor ataupun pelaku tindak pidana.
Kerangka hukum penanganannya mengharuskan dua hal berjalan beriringan, yaitu penegakan hukum terhadap setiap perbuatan pidana dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pembinaan, proporsionalitas, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir.
Diversi wajib diupayakan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan undang-undang, dengan tetap memperhatikan jenis tindak pidana dan ancaman pidananya.
Persoalan Implementasi: Patroli Saja Tidak Cukup
Pemberitaan lokal menunjukkan bahwa potensi gangguan tersebut perlu mendapat perhatian serius. DetikSumut memberitakan peristiwa dua pria yang menusuk seorang pemuda menggunakan pisau dan obeng setelah ditegur karena menggeber sepeda motor. Peristiwa itu disebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Dumai Kota. Kasus ini memperlihatkan bahwa perilaku berkendara yang mengganggu ketertiban dapat berkembang menjadi kekerasan apabila konflik tidak dikendalikan.
Pemberitaan Tribun Pekanbaru mengenai patroli geng motor dan premanisme di Dumai juga menyebut adanya penangkapan seorang pengedar ganja dalam kegiatan tersebut. Informasi ini menunjukkan pentingnya patroli yang responsif terhadap berbagai bentuk gangguan kamtibmas.
Namun, temuan peredaran narkotika tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pelaku merupakan anggota geng motor; kedua persoalan harus dibedakan berdasarkan hasil penyelidikan dan fakta hukum.
Kedua pemberitaan tersebut menjadi contoh konkret bahwa upaya menjaga keamanan di Kota Dumai tidak cukup dilakukan melalui pembubaran kelompok atau razia kendaraan. Polres Dumai perlu mengombinasikan patroli pada titik rawan, penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dan kejahatan lainnya, serta pencegahan melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Polres Dumai melalui fungsi preventif, preemtif, dan represif perlu mengoptimalkan kegiatan kepolisian dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang melibatkan kelompok remaja. Patroli Samapta pada lokasi dan waktu rawan, penyelidikan oleh Satreskrim dan Satintelkam sesuai kewenangan, serta pembinaan oleh Satbinmas dan Bhabinkamtibmas merupakan langkah yang dapat saling melengkapi. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Dumai juga diperlukan untuk mendukung penerangan jalan, pemanfaatan CCTV pada lokasi prioritas, pengawasan lingkungan, dan penanganan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi, termasuk layanan Polri 110.
Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari jumlah orang yang diamankan, kendaraan yang ditindak, atau banyaknya kegiatan razia. Operasi kepolisian dapat menghentikan gangguan pada waktu tertentu, tetapi belum tentu menyelesaikan faktor yang mendorong remaja terlibat dalam kelompok berisiko. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan keluarga, konflik sosial, serta terbatasnya kegiatan positif dapat menjadi faktor yang perlu diperiksa melalui pendekatan dan asesmen individual. Faktor-faktor tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh remaja.
Persoalan lain muncul apabila penanganan menyamaratakan semua remaja yang berkumpul atau mengendarai sepeda motor sebagai pelaku kejahatan. Tindakan kepolisian harus didasarkan pada perilaku, informasi, dan bukti yang relevan, bukan semata-mata penampilan, tempat tinggal, atau pertemanan. Penanganan yang tidak proporsional dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada institusi, sedangkan pembiaran terhadap aksi kekerasan dapat membahayakan keselamatan warga.
Oleh sebab itu, perlu dibedakan secara cermat antara kegiatan berkumpul, pelanggaran lalu lintas, balap liar, kepemilikan senjata tajam, intimidasi, dan tindak pidana kekerasan.
Dumai memiliki wilayah administrasi yang tersebar pada tujuh kecamatan, yaitu Dumai Kota, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Medang Kampai, dan Sungai Sembilan. Kondisi ini menuntut pemetaan kerawanan berdasarkan laporan masyarakat, waktu kejadian, karakteristik lokasi, serta hasil evaluasi patroli. Penentuan lokasi prioritas tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, tetapi harus didukung data kejadian dan informasi kewilayahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Rekomendasi Perbaikan: Model Kolaborasi untuk Makassar
Pertama, Polres Dumai perlu membangun pola kerja bersama yang terukur dengan Pemerintah Kota Dumai, kecamatan, kelurahan, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak. Setiap wilayah perlu memiliki mekanisme pelaporan dan rujukan yang jelas, termasuk petugas atau unit yang bertanggung jawab menindaklanjuti laporan warga. Pemanfaatan CCTV dan layanan pengaduan resmi dapat mendukung deteksi serta respons, tetapi tidak menggantikan patroli terarah dan kehadiran petugas di lapangan.
Kedua, padukan patroli berbasis informasi dengan pencegahan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Satbinmas bersama Bhabinkamtibmas dapat meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya kekerasan kelompok, konsekuensi hukum, keselamatan berkendara, serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Sekolah dapat mengembangkan konseling, kegiatan olahraga dan seni, serta mekanisme rujukan bagi siswa yang membutuhkan pendampingan. Orang tua perlu dilibatkan melalui komunikasi yang membangun, termasuk untuk menjangkau anak yang putus sekolah atau tidak terhubung dengan kegiatan pendidikan formal.
Ketiga, terapkan penanganan berdasarkan usia, peran, tingkat risiko, dan perbuatan yang terbukti. Anak yang diduga terlibat tindak pidana harus ditangani sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk pemenuhan hak pendampingan dan asesmen sesuai ketentuan. Diversi bukan pembebasan otomatis dari tanggung jawab, melainkan mekanisme penyelesaian yang bertujuan mendorong pertanggungjawaban anak, memperhatikan kepentingan korban, dan mencegah pengulangan tindak pidana apabila persyaratan hukum terpenuhi.
Terhadap tindak kekerasan yang serius, perlindungan korban dan proses penegakan hukum harus tetap menjadi prioritas.
Keempat, lakukan evaluasi lintas sektor secara berkala dengan menggunakan data yang dapat diperiksa. Indikator evaluasi meliputi jumlah kejadian kekerasan dan korban, lokasi serta waktu kejadian, kecepatan respons laporan, perkara berulang, tindak lanjut terhadap anak, keikutsertaan dalam kegiatan pembinaan, dan persepsi aman masyarakat. Data harus dibedakan antara laporan polisi, orang yang diamankan, tersangka, dan orang yang telah diputus bersalah. Publikasi informasi juga wajib memperhatikan perlindungan identitas anak.
Melalui evaluasi tersebut, Polres Dumai dan pemerintah daerah dapat mengetahui efektivitas langkah yang telah dilaksanakan serta menentukan perbaikan berikutnya.
Penutup: Ukuran Keberhasilan adalah Warga Lebih Aman dan Anak Tidak Kembali Terjerumus
Kota Dumai tidak membutuhkan pilihan semu antara tindakan tegas dan pembinaan. Keduanya harus berjalan sesuai fungsi. Penegakan hukum diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan pertanggungjawaban pelaku, sedangkan pencegahan serta pembinaan diarahkan untuk mengurangi kemungkinan remaja kembali terlibat dalam tindak pidana. Kolaborasi bukan sekadar rapat lintas instansi, melainkan pembagian tugas yang jelas, pertukaran informasi sesuai ketentuan, respons cepat, dan evaluasi hasil secara berkelanjutan.
Keberhasilan penanganan geng motor dan kenakalan remaja di wilayah hukum Polres Dumai perlu diukur dari menurunnya kejadian kekerasan dan jumlah korban, meningkatnya rasa aman masyarakat, membaiknya kecepatan respons laporan, serta berkurangnya keterlibatan ulang anak dalam tindak pidana.
Ukuran tersebut harus didukung data berkala, bukan hanya kesan setelah pelaksanaan operasi. Apabila kegiatan penindakan meningkat tetapi gangguan kamtibmas terus berulang, strategi perlu dievaluasi. Demikian pula, pembinaan tidak akan memadai apabila keselamatan korban diabaikan dan tindak kekerasan tidak ditangani sesuai hukum.
Keamanan Kota Dumai merupakan tanggung jawab bersama, tetapi kewenangan penegakan hukum tetap berada pada aparat yang berwenang. Masyarakat dapat berperan melalui pelaporan, pengawasan lingkungan, dan dukungan terhadap kegiatan pembinaan.
Pada akhirnya, kota yang aman bukan hanya kota yang mampu membubarkan kelompok di jalan, melainkan kota yang mampu melindungi korban, menindak pelaku secara adil, serta menyediakan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa terjerumus dalam kekerasan.
HASIL VERIFIKASI HUKUM DAN KEDALAMAN OPINI
A. Verifikasi hukum
• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi kerangka utama penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan, pembinaan, proporsionalitas, dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Diversi wajib diupayakan untuk perkara yang memenuhi persyaratan Pasal 7: tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.
• UU Nomor 35 Tahun 2014 mengubah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berstatus berlaku, meskipun sejumlah ketentuan telah dicabut sebagian oleh UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Artikel tidak mengutip pasal pidana khusus secara rinci tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap aturan yang berlaku.
• UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal yang diterapkan dalam setiap perkara harus ditentukan berdasarkan perbuatan yang terbukti, waktu kejadian, usia pelaku, serta ketentuan peralihan dan hukum yang berlaku; label ‘geng motor’ sendiri bukan rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri.
• Fakta lokal: berita resmi Polrestabes Makassar melaporkan pengungkapan penyerangan di Jalan Abubakar Lambogo pada Mei 2026 yang melukai remaja berusia 13 tahun dan menyebut lima orang diamankan. Berita resmi Pemkot Makassar pada 31 Agustus 2026 menyebut upaya integrasi CCTV, layanan 112, dan kolaborasi lintas unsur, serta mengakui integrasi CCTV masih dalam pembenahan. Fakta ini tidak digeneralisasi menjadi tren tahunan.
• Catatan atas dokumen sumber: informasi tentang 13 kelompok geng motor, 40 orang diamankan, dan operasi sekolah dalam naskah awal merujuk pada Kota Bengkulu, bukan Makassar. Informasi tersebut tidak dipindahkan ke artikel sebagai fakta lokal Makassar.
B. Kedalaman opini
• Teori kontrol sosial (Travis Hirschi): hubungan dengan keluarga, sekolah, dan komunitas dapat menjadi kerangka pencegahan, tanpa menganggap semua remaja memiliki latar keluarga yang sama.
• Teori pembelajaran sosial (Albert Bandura): perilaku agresif dapat dipelajari dan diperkuat melalui pengamatan, peniruan, serta pengakuan kelompok. Pencegahan perlu mengubah norma kelompok dan menyediakan sumber pengakuan alternatif yang positif.
• Pendekatan keadilan restoratif dan peradilan anak: pertanggungjawaban perlu disesuaikan dengan hukum, usia, kepentingan korban, dan tujuan mencegah pengulangan; diversi hanya berlaku apabila persyaratan undang-undang terpenuhi.
• Rekomendasi berbasis hasil: ukur penurunan kekerasan, korban, waktu respons, pengulangan perbuatan, jangkauan pembinaan, dan persepsi aman warga—bukan semata jumlah razia atau orang yang diamankan.
C. Sumber utama untuk pemeriksaan redaksi
• UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/11TAHUN2012UU.htm
• UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35tahun-2014
• Polrestabes Makassar, laporan penangkapan lima pelaku penyerangan Jalan Abubakar Lambogo, Mei 2026: https://restabesmakassar.sulsel.polri.go.id/blog/polrestabes-makassar-tangkap-5-pelaku-penyerangan-geng-motor-di-jalan-ablam-motifnya-terungkap.html
• PPID Kota Makassar, laporan penguatan CCTV, layanan 112, dan kolaborasi keamanan, 31 Agustus 2026: https://ppid.makassarkota.go.id/berita/4658
• Polrestabes Makassar, strategi Tim Trisula dan patroli hingga dini hari, September 2026: https://restabesmakassar.sulsel.polri.go.id/blog/kapolrestabes-makassar-ungkap-strategi-hadapi-geng-motor-tim-trisula-patroli-hingga-dini-hari.html
Ini merupakan sebuah opini RYAN FAJRI, Serdik: 202607002185, Pokjar XI (Sebelas) Peserta Didik (Serdik) Sespimmen Polri Dikreg ke – 67 Tahun Anggaran 2026.
