INGATLAH.COM – Berbagai persoalan pertanahan yang masih terjadi di Riau menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau.
Kedua pihak kini menyatukan langkah untuk mencari solusi terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurus Sholichin, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan pertanahan dibahas, termasuk konflik pertanahan dan sertifikasi tanah yang belum terselesaikan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar persoalan yang ada dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
SF Hariyanto mengatakan, pemerintah daerah siap membangun koordinasi dengan BPN dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Riau.
“Pemerintah Provinsi Riau tentu siap berkoordinasi dengan BPN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan yang ada di daerah. Kita perlu duduk bersama dan mencari solusi yang terbaik, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menekankan perlunya inventarisasi dan pemetaan persoalan pertanahan.
Langkah tersebut diperlukan agar setiap persoalan dapat diketahui secara jelas, termasuk pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.
“Kita ingin persoalan yang ada dapat dipetakan dengan jelas, mana yang menjadi kewenangan masing-masing pihak dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasi terus dilakukan agar persoalan pertanahan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurus Sholichin mengatakan, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi hal penting baginya sebagai pejabat baru di BPN Riau.
Sebelum bertemu dengan Plt. Gubernur Riau, pihaknya telah mempelajari sejumlah persoalan pertanahan yang ada di daerah.
“Saya hadir di sini karena kebetulan saya sebagai Kakanwil baru, sehingga saya harus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. BPN memang instansi vertikal, tetapi secara nyata sekitar 90 sampai 95 persen pekerjaan kami di lapangan berkaitan dengan masyarakat dan daerah,” tuturnya.
Nurus menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, di antaranya konflik di kawasan TNTN, persoalan yang berkaitan dengan PHR, serta sertifikasi tanah yang belum terselesaikan.
“Kami sebelum menghadap Pak Gubernur memang mempelajari permasalahan-permasalahan dan konflik-konflik yang ada di Riau, salah satunya konflik TNTN, kemudian PHR dan permasalahan lainnya. Termasuk sertifikasi yang belum selesai, nanti kita lihat permasalahannya ada di mana dan kita selesaikan bersama,” terangnya.
Ia berharap koordinasi antara BPN dan Pemprov Riau terus diperkuat, termasuk dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan persoalan pertanahan.
“Tanggapan kami positif dan harapan kami selalu ada dukungan dari Pak Gubernur, kemudian dari Kadis BPKAD. Kita harus kerja bersama dan berkoordinasi, intinya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang ada ini dapat kita selesaikan secara bersama,” pungkasnya.
