INGATLAH – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memberikan kritik tajam terkait proses penyerahan aset pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar).
Hal tersebut disampaikan Zigo dalam rapat kerja bersama Menteri PU di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam evaluasi program kerja tahun 2025, Zigo menekankan bahwa ketidakjelasan status aset menjadi hambatan serius bagi daerah, seperti di Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya.
Menurutnya, pemindahan pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern memerlukan kepastian hukum agar pengelolaan berjalan optimal.
Zigo mengungkapkan bahwa keterlambatan serah terima ini berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD).
Tanpa adanya pengalihan aset secara resmi, pemerintah daerah tidak memiliki legalitas untuk mengelola pasar secara penuh.
“Namun sampai hari ini, asetnya belum diserahkan dari Kementerian PUPR ke pemerintah daerah. Akibatnya, daerah tidak bisa memungut retribusi sebagai pendapatan daerah,” tegas Zigo.
Ia menambahkan bahwa keluhan serupa juga datang dari Wali Kota Padang yang masih menghadapi kendala besar dalam penertiban pasar akibat belum adanya penyerahan aset tersebut.
Menanggapi banyaknya usulan pembangunan pasar baru untuk tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis, Zigo mengingatkan agar pembangunan fisik harus dibarengi dengan solusi lingkungan.
Ia mengusulkan agar setiap paket pembangunan pasar wajib menyertakan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R.
“Kalau sejak awal sudah disiapkan TPS 3R atau fasilitas lain sesuai kajian Kementerian PU, maka sampah dari awal bisa kita kurangi,” jelasnya.
Selain pasar, Zigo mencontohkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Solok Selatan yang terbengkalai sejak 2019 karena proses administrasi aset yang belum tuntas.
Ia meminta kementerian lebih tertib dalam pendataan aset agar hasil pembangunan tidak sia-sia.
Zigo juga menyoroti adanya pengurangan anggaran pada program pengendalian banjir di Sumbar dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) terbaru, yang dinilai berbeda dengan dokumen awal pada November lalu. Beberapa titik krusial yang disebut antara lain:
- Pengendalian banjir Batang Anai.
- Pembangunan sabodam di Agam.
- Pengendalian banjir Batang Suliti.
Zigo meminta agar anggaran tersebut dipulihkan kembali pada perbaikan DIPA guna memastikan penanganan bencana tepat sasaran dan tidak memicu dampak baru di wilayah lain. (*)
