INGATLAH.COM – Dalam suasana yang cukup tegang, Calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Epyardi Asda saling beradu pendapat terkait program sosial dan dukungan terhadap masjid serta pesantren.
Ketegangan ini terjadi ketika Epyardi mengajukan pertanyaan kritis mengenai program yang digagas Mahyeldi untuk mendukung ketahanan sosial, budaya, dan agama di Sumatera Barat, khususnya yang berkaitan dengan nilai falsafah adat Minangkabau, “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.”
Epyardi mempertanyakan sejauh mana Mahyeldi menerapkan prinsip ini dalam kepemimpinannya, terutama terkait bantuan dan kunjungan ke pesantren.
“Pertanyaan saya, Pak, sejauh mana bapak memahami adat dan falsafah kita ini? Pesantren mana yang sudah bapak bantu selain yang dikelola kader PKS? Apakah seluruhnya atau hanya untuk kader-kader bapak saja atau masjid yang Bapak kunjungi melalui kader bapak saja? Setiap kunjungan bapak, kenapa hanya di tempat kader PKS?” ucap Epyardi sambil mencoba menyiratkan bahwa Mahyeldi lebih memilih tempat-tempat yang dikelola kader partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam kesempatan tersebut, Epyardi juga menyinggung soal kunjungan Mahyeldi yang menurutnya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Setiap kunjungan kerja saya ke daerah, masyarakat melaporkan bahwa bapak hanya datang, tapi tidak ada tindakan nyata, kecuali hanya datang untuk memantau. Ini yang dikeluhkan masyarakat, Pak,” ujar Epyardi dengan nada tajam.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahyeldi tampak menahan tawa kecil ketika Epyardi menyinggung bahwa masjid yang sering dikunjungi atau dibantunya dianggap milik PKS.
Mahyeldi menegaskan bahwa bantuan dan kunjungan yang dilakukannya tidak hanya ditujukan kepada kader PKS, melainkan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang afiliasi tertentu.
“Masjid itu milik umat, Pak, bukan milik PKS atau kelompok tertentu,” jawab Mahyeldi sembari tertawa kecil.
Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa setiap program safari Ramadhan dan kegiatan sosial lainnya selalu dilakukan secara inklusif.
“Kami mengunjungi masyarakat yang membutuhkan, tanpa melihat mereka dari kelompok atau golongan apa. Ingat waktu kita bantu warga, pak, ketika rumahnya rusak? Waktu bapak marah-marah itu, itu juga dilakukan tanpa melihat afiliasi politik,” ujarnya.
Mahyeldi juga menambahkan bahwa bantuan yang diberikan, termasuk untuk masjid dan pesantren, dilakukan dengan tujuan sosial, bukan politik.
“Ketika ada masjid yang rusak, kita bantu tanpa harus ada merek-merek atau kelompok tertentu. Masjid adalah milik umat, bukan milik partai atau golongan tertentu,” ucap Mahyeldi. (*)
