PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Defisit anggaran tahun 2024 tercatat mencapai Rp1,5 triliun, sementara tunda bayar kegiatan membengkak hingga lebih dari Rp2,2 triliun.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengaku pusing menghadapi kondisi ini, sementara Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, justru menganggap situasi ini sebagai hal yang biasa dalam dinamika keuangan daerah.
Menurut SF Hariyanto, salah satu penyebab utama defisit ini adalah merosotnya pendapatan dari Participating Interest (PI) sektor minyak dan gas.
Jika pada 2023 Riau menerima Rp1,6 triliun dari PI, maka pada 2024 jumlahnya anjlok drastis menjadi hanya Rp200 miliar.
“Pada 2023, kita dapat Rp1,6 triliun dari PI. Tahun ini hanya Rp200 miliar. Ini karena dana dividen digunakan untuk biaya operasional Pertamina Hulu Rokan (PHR) guna mencapai target produksi 1 juta barel per hari,” ungkapnya saat ditemui di Mapolda Riau, Senin (17/3).
Selain itu, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat dan rendahnya realisasi pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen dari target turut memperparah kondisi keuangan Riau.
Meski demikian, SF Hariyanto menegaskan bahwa situasi ini tidak perlu dirisaukan.
“Ini dinamika biasa dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya yakin Pak Gubernur bisa menyelesaikannya dengan baik,” ujarnya.
Berbeda dengan SF Hariyanto, Gubernur Abdul Wahid mengaku pusing dengan besarnya defisit dan tunda bayar yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah Riau.
“Belum pernah terjadi tunda bayar sebesar ini di Riau,” ujar Wahid dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (12/3).
Persoalan defisit ini juga menjadi bahan perdebatan dalam debat publik kedua calon Gubernur Riau.
SF Hariyanto sempat membantah kritik mengenai defisit Rp1,3 triliun dengan alasan bahwa APBD 2025 belum dibahas, sehingga angka tersebut belum bisa dipastikan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menilai defisit ini terjadi akibat perencanaan keuangan yang kurang matang.
Menurutnya, asumsi belanja yang terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan menjadi faktor utama yang membuat keuangan daerah mengalami tekanan berat.
Kini, publik menanti langkah konkret Pemprov Riau dalam mengatasi defisit ini, agar pembangunan dan layanan publik tetap berjalan tanpa kendala.(*)
