INGATLAH.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial F.
Pegawai tersebut dipecat setelah terbukti melanggar disiplin karena bolos kerja selama berbulan-bulan. F juga diduga mencatut nama Wali Kota Bukittinggi untuk melakukan penipuan.
Keputusan pemecatan itu disampaikan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, seusai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Surat keputusan pemberhentian tersebut telah ditandatangani setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pegawai itu sudah saya pecat. Dengan persetujuan BKN, sudah setuju,” kata Ramlan kepada wartawan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bukittinggi, Asrar Fernando, turut membenarkan pemberhentian ASN tersebut.
F diketahui tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah selama berbulan-bulan.
Berdasarkan ketentuan disiplin ASN yang disebutkan dalam keterangan tersebut, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah selama 24 hari kerja atau lebih dapat menjadi dasar pemberian sanksi berat hingga pemberhentian.
Di luar pelanggaran disiplin, F juga disorot karena diduga menggunakan nama Ramlan untuk meyakinkan sejumlah korban dalam penipuan.
F disebut mengklaim memiliki kedekatan dan kepercayaan dari wali kota untuk menawarkan urusan pemasokan bahan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ramlan membantah mengenal F, baik secara pribadi maupun dalam hubungan kedinasan. Ia menegaskan namanya digunakan tanpa sepengetahuannya.
“Saya tidak kenal dia sama sekali. Jadi nama saya dijual-jual,” ujar Ramlan.
F diketahui merupakan pegawai pindahan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Ia baru sekitar satu bulan ditempatkan di Bagian Protokoler Pimpinan (Prokopim) di lingkungan Balai Kota Bukittinggi.
Ramlan mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan pejabat daerah untuk menawarkan proyek atau menjanjikan keuntungan.
Ia menegaskan tidak pernah memberikan mandat kepada siapa pun untuk membuat janji dengan membawa namanya.
Masyarakat diminta memastikan kebenaran setiap tawaran melalui saluran resmi pemerintah agar tidak menjadi korban penipuan.





