INGATLAH.COM – Pengelolaan barang rampasan negara menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dalam upaya memperkuat pemulihan aset dan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.
Untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Kejati Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang penguatan peran Bidang Pemulihan Aset, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema Penguatan Peran Bidang Pemulihan Aset dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Barang Rampasan Negara tersebut berlangsung di Sasana HM Prasetyo, Gedung Satya Adhi Wicaksana Kejati Riau.
FGD ini menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan menyamakan pemahaman antarjajaran kejaksaan dalam mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan negara.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Pemulihan Aset Kejati Riau, Wuriadhi Paramita.
Hadir pula dua akademisi sebagai narasumber, yakni Dosen Hukum Pidana Universitas Riau, Dr. Davit Ramadhan, S.H., M.H., dan Dosen Hukum Pidana Universitas Islam Riau, Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.
Peserta FGD terdiri dari jajaran Kepala Seksi (Kasi) Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri se-Wilayah Riau.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah hal menjadi perhatian, mulai dari transparansi, akuntabilitas, ketertiban administrasi hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Hal ini dinilai penting mengingat barang rampasan negara yang telah memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan harus dikelola secara profesional, tertib, dan terukur sehingga pemanfaatannya dapat memberikan nilai optimal bagi negara.
Kasi Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah, mengatakan FGD tersebut merupakan bagian dari komitmen Kejati Riau untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemulihan Aset.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat koordinasi, pemahaman, dan sinergi seluruh jajaran dalam pengelolaan barang rampasan negara. Aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap proses pengelolaan aset berjalan tertib, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Zikrullah.
Ia menjelaskan, forum diskusi yang melibatkan kalangan akademisi tersebut juga diharapkan dapat memperluas wawasan serta menghasilkan berbagai gagasan untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan barang rampasan negara.
“Dengan pengelolaan yang semakin optimal, diharapkan upaya pemulihan aset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara. Kami berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemulihan aset yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tambahnya.
Kejati Riau berharap hasil diskusi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang rampasan negara.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen kejaksaan dalam menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan serta memastikan aset negara dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat.





