HukrimRiauRokan Hulu

Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BRK Syariah, Kerugian Negara Rp2,59 Miliar

×

Kejari Rohul Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Kredit Fiktif BRK Syariah, Kerugian Negara Rp2,59 Miliar

Sebarkan artikel ini
Mantan Dirut PT SPRH Jadi Tersangka Korupsi Dana CSR Rp19,57 Miliar
Mantan Dirut PT SPRH Jadi Tersangka Korupsi Dana CSR Rp19,57 Miliar

INGATLAH.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu (Rohul), resmi menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit fiktif di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Pembantu Dalu-dalu, Kecamatan Tambusai.

Dalam perkara yang terjadi pada periode 2011–2014 tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp2,599 miliar.

Penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Rohul setelah melakukan serangkaian penyidikan.

Keempat tersangka masing-masing berinisial S, SS, HA, dan SL, yang diduga memiliki peran dalam proses pengajuan hingga penyaluran kredit.

Kepala Kejari Rohul, Fredy Feronico Simanjuntak, mengatakan tersangka S merupakan Ketua Koperasi Petani Sawit Mitra Makmur di Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai.

Sementara itu, SS menjabat sebagai sekretaris koperasi tersebut.

Adapun tersangka HA diketahui merupakan petugas pemasaran kredit di BRK Syariah Cabang Pembantu Dalu-dalu.

Sedangkan SL menjabat sebagai Kepala Seksi Operasional Pelayanan Nasabah di bank milik Pemerintah Provinsi Riau tersebut.

“Keempat tersangka terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit atau pinjaman,” kata Fredy, Rabu (14/10/2026).

Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap keempatnya. S, SS, HA, dan SL dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga  Polsek Bukit Raya Turun ke Jalan, Masker Dibagikan Saat Asap Mengancam

Fredy menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengajuan pinjaman melalui Koperasi Petani Sawit Mitra Makmur pada periode 2011 hingga 2014.

Berdasarkan hasil penyidikan, proses pengajuan dan pencairan kredit diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar operasional prosedur (SOP) perbankan yang berlaku saat itu.

Dalam proses pengajuan kredit tersebut, penyidik menemukan dugaan penggunaan identitas orang lain untuk sembilan debitur.

Selain itu, keabsahan agunan yang digunakan dalam pengajuan pinjaman tersebut juga dipertanyakan.

Penyidik turut menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses akad kredit.

Para debitur disebut hanya diminta menandatangani dokumen tanpa memperoleh penjelasan memadai mengenai isi perjanjian, termasuk besaran pinjaman, bunga, jangka waktu kredit, agunan, hingga konsekuensi hukum apabila terjadi gagal bayar.

“Proses pencairan dinilai tidak sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku di bank tersebut,” jelas Fredy.

Tak hanya itu, penyidik menduga pihak bank tidak menjalankan tahapan pemeriksaan sebagaimana mestinya.

Proses verifikasi, wawancara dengan debitur, hingga survei lapangan terhadap debitur dan agunan disebut tidak dilakukan sesuai prosedur standar perbankan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidsus Kejari Rohul, Muhammad Juriko Wibisono, mengungkapkan bahwa dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.599.000.000.

Baca Juga  Pengadilan Negeri Padang Hukum 11 Terdakwa Korupsi Lahan Tol, Ini Daftar Vonisnya

Angka tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.

“Hasil audit BPKP mengatakan, kerugian negara dalam perkara ini sebanyak Rp2.599.000.000,” kata Juriko.

Untuk mengungkap perkara tersebut, tim penyidik telah memeriksa 40 orang saksi serta tiga orang ahli.

Keterangan para saksi dan ahli, hasil audit kerugian negara, serta dokumen terkait menjadi bagian dari alat bukti yang dikumpulkan untuk mendukung pembuktian perkara di persidangan.

Juriko menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi kredit fiktif tersebut masih terus berlanjut.

Kejari Rohul belum menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam proses pengajuan, persetujuan, maupun penyaluran kredit.

“Tim penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang turut berperan dalam proses pengajuan, persetujuan, maupun penyaluran kredit,” tegasnya.

Selain menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, penyidik juga mendalami dugaan adanya pihak-pihak yang menerima manfaat dari penyaluran kredit tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertanggungjawaban hukum setiap orang yang nantinya terbukti terlibat dalam perkara tersebut, sesuai dengan hasil penyidikan dan pembuktian di persidangan.