INGATLAH.COM – Pertamina Hulu Rokan (PHR) berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau dalam mendorong Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kampar, menjadi desa wisata mandiri dan berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta kelembagaan Desa Wisata di masyarakat setempat.
Ketua STP Riau, Eni Sumiarsih, menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat merupakan kunci sukses dalam mengelola desa wisata.
“Pelatihan dan pendampingan adalah strategi efektif untuk mengembangkan keterampilan dan sikap masyarakat dalam mengelola potensi wisata yang ada,” ungkapnya pada Kamis (3/10/2024).
Menurut Eni, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dan pengembangan desa wisata dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Salah satu potensi utama di Desa Petapahan adalah Hutan Adat Imbo Putui, yang dapat menjadi destinasi ekowisata sekaligus mendukung perekonomian lokal.
Hutan Adat Imbo Putui, dengan luas 251 hektare, diresmikan sebagai hutan adat pada 21 Februari 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
Hutan ini menjadi hutan adat pertama di Provinsi Riau yang diakui oleh negara.
Keberadaan Hutan Adat Imbo Putui yang kaya akan flora dan fauna, seperti anggrek, kantong semar, burung, dan berbagai jenis satwa lainnya, menawarkan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata.
“Hutan ini sebelumnya dikenal sebagai ‘hutan terlarang’, di mana masyarakat hanya menggunakannya untuk kebutuhan tertentu. Setelah diresmikan sebagai hutan adat, pemanfaatan tetap diperbolehkan, tetapi dengan aturan yang lebih terjaga,” ujar Eni.
Dalam rangka mendukung ekowisata ini, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat fokus pada pengelolaan desa wisata, inovasi produk dan atraksi wisata, serta strategi pemasaran yang efektif.
“Kami juga berupaya memperkuat struktur organisasi dan tata kelola desa wisata Ekowisata Hutan Adat Imbo Putui,” tambah Eni.
Pentingnya kelembagaan dalam proses pengembangan ini juga ditekankan.
Pemerintah desa diharapkan mampu menetapkan kebijakan dan menyediakan fasilitas yang mendukung pertumbuhan pariwisata di kawasan tersebut.
“Lembaga desa harus mampu menciptakan kegiatan yang menarik pengunjung, karena keberhasilan pengelolaan wisata adalah tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Program pelatihan ini merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PHR, yang berfokus pada pilar lingkungan.
Manager CSR PHR, Pandjie Galih Anoraga, berharap bahwa melalui program ini, SDM dan kelembagaan di Desa Petapahan dapat semakin kuat dalam mengelola potensi wisata lokal.
“Program TJSL ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dalam mengembangkan sektor pariwisata lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” jelas Pandjie.
Kepala Desa Petapahan, Said Aidil Usman, juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan PHR.
“Kami berharap program ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Petapahan,” katanya.
Para peserta pelatihan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal agar program pengembangan ekowisata Hutan Adat Imbo Putui berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
