INGATLAH.COM – Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Barat (Sumbar).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini mengevaluasi kondisi udara dan membuka kemungkinan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Dikutip dari Kompas.com, Kamis (3/9/2026), Gubernur Sumbar telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengecek tingkat ketebalan asap di sejumlah wilayah.
“Saya sudah menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan evaluasi, dan kemudian melihat tingkat ketebalan asapnya di Sumatera Barat,” kata Gubernur Sumbar.
Evaluasi tersebut dilakukan setelah sejumlah daerah mengambil langkah untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung diketahui telah merumahkan siswa menyusul kondisi kualitas udara yang memburuk.
Pemprov Sumbar akan menggunakan hasil pemantauan BPBD sebagai bahan menentukan kebijakan selanjutnya. Evaluasi juga dilakukan dengan melibatkan para bupati dan wali kota.
Gubernur Sumbar menyebut kabut asap yang menyelimuti wilayah Sumbar diduga merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tetangga.
Menurut dia, penanganan karhutla di daerah asal asap perlu dilakukan secara maksimal agar dampaknya tidak meluas ke wilayah lain.
“Sekarang ini kan terjadi di provinsi tetangga kita. Tentu perlu ada ketegasan dan upaya-upaya lebih maksimal, sehingga tidak berdampak kepada daerah lain dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, titik api di wilayah Sumbar juga terus dipantau oleh Dinas Kehutanan. Pemerintah daerah diminta memastikan potensi karhutla lokal dapat segera ditangani.
Kondisi kualitas udara di Kota Padang yang mulai memburuk turut menjadi perhatian Pemprov Sumbar.
Pemprov menyerahkan evaluasi kondisi di lapangan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Kepala daerah diminta mengambil langkah sesuai situasi di wilayah masing-masing.
Namun, Pemprov Sumbar belum menetapkan kebijakan WFH khusus akibat kabut asap.
“Nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi,” kata Gubernur Sumbar.
Pemprov Sumbar akan melihat perkembangan kondisi udara sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.
