INGATLAH.COM – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengungkapkan sebuah fakta sejarah yang hingga kini belum terukir dalam perjalanan Republik Indonesia.
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, belum pernah ada satu pun Presiden RI yang menginjakkan kaki di Istana Sultan Siak, Asserayah Hasyimiyah.
Hal itu disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyono di Kabupaten Siak, Rabu (12/8/2026).
Afni berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi Presiden RI pertama yang berkunjung langsung ke Istana Matahari Timur, bangunan bersejarah peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura.
Menurut Afni, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda kenegaraan, tetapi juga memiliki makna sejarah. Istana Siak merupakan salah satu simbol perjalanan panjang Kesultanan Siak dan keterkaitannya dengan sejarah berdirinya Republik Indonesia.
Terlebih, Sultan Syarif Kasim II, Sultan ke-12 sekaligus Sultan terakhir Kesultanan Siak Sri Indrapura, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional atas jasa dan kontribusinya terhadap perjuangan Republik Indonesia.
“Bolehlah Presiden Indonesia datang ke Siak membuat sejarah, datang ke rumah Sultan. Pemilik Istana megah ini telah dengan ikhlas menyerahkan segenap harta dan tahtanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Afni.
Ia menilai hubungan sejarah antara Kesultanan Siak dan Republik Indonesia layak mendapat perhatian lebih besar. Apalagi, hingga kini belum ada Presiden RI yang secara langsung berkunjung ke Istana Sultan Siak.
Afni kemudian mengingat kembali dua momentum ketika Presiden RI hampir berkunjung ke Istana Siak.
Pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan datang ke Siak. Namun, kunjungan ke Istana Sultan Siak tidak terlaksana. Saat itu, SBY datang untuk meresmikan Jembatan Siak Tengku Agung Sultanah Latifah yang pembangunannya menelan anggaran lebih dari Rp300 miliar dan sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Siak.
Selanjutnya, pada 2016, Presiden Joko Widodo juga sempat dijadwalkan mengunjungi Istana Siak dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun, agenda tersebut akhirnya diwakili Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun, hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak,” ujar Afni.
**Soroti DBH Kurang Bayar**
Dalam pertemuan tersebut, Afni juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 sebesar Rp29,8 miliar untuk Kabupaten Siak.
Menurutnya, dana tersebut akan membantu menjaga ruang fiskal pemerintah daerah di tengah tekanan anggaran yang masih dihadapi Pemkab Siak.
Namun, Afni menegaskan bahwa pencairan tersebut belum mampu menjawab seluruh persoalan fiskal daerah. Dari total kurang bayar DBH yang diakui sekitar Rp100 miliar pada 2023, baru Rp29,8 miliar yang direalisasikan.
Sementara itu, total kewajiban pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak disebut masih mencapai sekitar Rp460 miliar.
“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” tegas Afni.
Ia menjelaskan, keterlambatan penyaluran DBH berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap pembayaran gaji ASN dan PPPK serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Afni berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal Siak, terutama karena kabupaten tersebut merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam yang besar.
### **Ajak Kemenkeu Melihat Sejarah Siak**
Dalam kesempatan yang sama, Afni mengajak rombongan Kementerian Keuangan berkeliling ke sejumlah situs bersejarah peninggalan Kesultanan Siak.
Ia kembali mengingatkan bahwa Kesultanan Siak memiliki catatan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia. Kesultanan tersebut disebut telah menyerahkan harta dan asetnya untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
Karena itu, Afni berharap kontribusi sejarah tersebut dapat terus dikenang sekaligus menjadi bagian dari penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan Kabupaten Siak.
“Mudah-mudahan Kabupaten Siak yang merupakan salah satu daerah penghasil sumber daya alam terbesar di republik ini mendapatkan keadilan fiskal untuk mengejar ketertinggalan pembangunan,” ujar Afni.
